Petani Keluhkan Bea Keluar Kakao 30 Persen

Petani Keluhkan Bea Keluar Kakao 30 Persen

Pemerintah kini tengah berencana mematok bea keluar (BK) untuk ekspor biji kakao antara 10-30 persen Hal itu menuai respons dan protes dari petani kakao. Petani khawatir BK tinggi membuat harga jual biji kakao tingkat petani menjadi lebih rendah.

“Jika alasan pemerintah mematok BK biji kakao tinggi untuk jaminan pasokan dalam negeri, petani khawatir harga ditentukan oleh satu pihak saja yakni perusahaan (ekportir). Bagaimana nanti ketika harga biji kakao rendah saat pasokan dalam negeri melimpah? Petani ingin menjual ke pasar ekspor tapi pajaknya tinggi. Petani jadi serba salah,” ujar Ketua Asosiasi Petani Kakao Indonesia (APKAI), Arif Zamroni, Rabu (18/2).

Idealnya, terang dia, BK biji kakao tidak lebih dari 10 persen. Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah tidak hanya berpatokan pada alasan pemenuhan kebutuhan dalam negeri dengan menetapkan BK tinggi.

“Jangan dilupakan bahwa biji kakao masih menjadi sumber devisa ekspor sektor perkebunan,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, saat ini rata-rata produksi petani kakao setiap 1 hektare (ha) hanya mencapai 500 kilogram. Padahal idealnya, produksi sebesar 1 ton per 1 ha. Kondisi ini terjadi karena petani kakao menghadapi gangguan penyakit tanaman. Misalnya, saat ini pohon kakao petani terkena penyakit dan hama. Sehingga buah kakao yang dihasilkan sangat kecil.

Pada tahun 2014 produksi kakao tanah air sebesar 400.000 ton sampai 450.000 ton. Tahun ini produksi kakao diperkirakan mencapai 550.000 ton sampai 660.000 ton. Kenaikan terjadi karena sudah ada sumbangan tanaman menghasilkan kakao

Direktorat Jendral Industri Agro Kementerian Perindustrian, Panggah Sutanto menuturkan, saat ini terjadi kekurangan biji kakao dalam negeri hingga 300.000 ton setiap tahun. Selama ini, produksi biji kakao dalam negeri ditujukan untuk pasar ekspor. Padahal industri hilir kakao tengah berkembang.

“Kalau usulannya BK sampai 30 persen, kami berterimakasih karena pastinya pangsa dalam negeri terjamin. Namun semuanya masih dalam kajian di Badan Kebijakan Fiskal. Namun, kami tetap mengusulkan agar BK biji kakao sebesar 15 persen dengan kompensasi 10 persen untuk PPN hasil perkebunan dan bea masuk (BM) biji kakao 5 persen,” kata Panggah.

Sejalan dengan mengamankan produksi biji kakao dalam negeri, pemerintah menggalakkan gerakan nasional (gernas) kakao yang tahun ini direncanakan akan berlangsung. Kementerian Pertanian (Kemtan) menggangarkan gernas kakao sebesar Rp 1,1 triliun. Harapannya, gernas kakao akan mendongkrak produktivitas biji kakao petani dari 500 kilogram (kg) per hektare (ha) menjadi 2 ton per ha. (kmf/wh)