Petani Butuh Respons Cepat Penanggulangan Kekeringan

Petani Butuh Respons Cepat Penggunangan Kekeringan
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, foto: mediatani.com

Serikat Petani Indonesia (SPI) meminta pemerintah segera menerbitkan data akurat dari seberapa luas area yang terpapar kekeringan. Di satu sisi untuk penanggulangan dan respons cepat, di sisi lain agar tidak jadi alasan untuk impor pangan.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, Jumat (31/7/2015), mengatakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus segera menindaklanjuti dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Dana talangan panen, tanaman yang puso, harus segera diganti oleh pemerintah. Kekeringan adalah bencana alam, harus direspon cepat agar petani aman berproduksi,” katanya.

Dalam jangka pendek, solusi yang bisa dijalankan adalah pompa, terutama dari sungai maupun waduk. “Yang harus dipastikan adalah penerima manfaat pompa tersebut, harus merata,” terang Henry Saragih.

Menurutnya, biaya pompa cukup mahal, bisa mencapai Rp 200.000 di pedesaan.  Petani butuh 3 hari menyewa pompa untuk mengairi sawahnya, antara luas 0.5 sampai satu hektare. “Harusnya ini ditanggung pemerintah,” katanya.

Petani juga dihimbau jangan memaksakan tanam di musim kemarau. Dan ini membutuhkan penyuluhan dari pemerintah dan kearifan lokal untuk waktu tanam yang tepat. “Silakan berkonsultasi dengan pengetahuan tradisional, juga berbagi pengalaman antarpetani di dalam organisasi tani,” ujar Henry.

Untuk jalur informasi, pemerintah diminta membuat respon cepat dalam memberikan informasi perubahan iklim. Informasi ini bisa disajikan via televisi, SMS, bahkan jejaring sosial macam Facebook.

Di beberapa daerah, petani sudah pintar dan bisa akses informasi via Internet. Tinggal pemerintah mau kasih informasi itu atau tidak, jangan biarkan informasi penting macam ini malah didapat dari sumber yang tidak jelas serta seringkali tidak komprehensif.

Sementara dalam jangka menengah, pemerintah diminta untuk merehabilitasi jaringan irigasi dan membangun wilayah resapan air. Komoditas pertanian yang boros air juga harus dihindari, seperti pertanian monokultur sawit, jati. “Sederhananya, di musim kering harus ada peralihan tanam juga seperti menanam kedelai,” katanya.

Dalam jangka panjang, tentunya tepat untuk menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konsitusional tentang pembatalan UU No. 7 2004 tentang Sumber Daya Air, sehingga UU nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan berlaku kembali. Pemerintah dalam waktu dekat harus menginisisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Sumberdaya Air yang pro rakyat dan tidak serupa dengan isi UU No.7 tahun 2004 yang telah dibatalkan MK.

Pemerintah harus mengelola sumber daya air, agar bisa dikelola bersama petani dan masyarakat adat, agar bisa lebih cepat mengantisipasi perubahan iklim dan kekeringan seperti beberapa tahun belakangan.

Kekeringan yang mengancam Indonesia sudah terpantau di 8 propinsi. Tercatat Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Gorontalo dan Sulawesi Tenggara mengalami kekeringan terparah.

El Nino Southern Oscilation (ENSO) diyakini sebagai penyebab kekeringan. Periode kekeringan diprediksi para pengamat mulai dari Juli hingga Oktober 2015. Dampak untuk petani jelas terasa. Di beberapa daerah seperti Jawa Timur, tanaman padi berakhir puso. Beberapa daerah lainnya gagal panen. Selain kurang air untuk pertanian, petani juga menderita kekurangan air untuk konsumsi (air bersih).

Untuk itulah, perlu respons cepat dari petani dan pemerintah. Respon ini harus segera karena beberapa provinsi yang disebutkan di atas adalah lumbung padi. Gagal panen dan kesulitan tanam padi akan berarti target penyerapan Bulog tidak tercapai—dan kisruh beras dan harga seperti di awal 2015 akan terulang. (wh)