Peserta dan Penyelenggara Pemilu Harus Laporkan Rekening

Peserta dan Penyelenggara Pemilu Harus Laporkan RekeningKetua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M. Yusuf mendesak kepada peserta dan penyelenggara pemilihan umum melaporkan nomor rekening. Menurutnya, hal itu untuk meningkatkan transparansi dan menciptakan pemilu yang jujur dan adil.

“Undang-undang memang tidak mewajibkan mencantumkan nomor rekening. Namun, dari segi manfaat itu tidak ada salahnya. Alangkah baik kalau penyelenggara Pemilu mensponsori pelaporan nomor rekening tersebut,” kata Yusuf di Gedung PPATK, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2013).

Yusuf menuturkan dalam riset analisis strategis yang dilakukan PPATK terkait dana Pemilu menghasilkan beberapa temuan yakni peningkatan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dan Transaksi Keuangan Tunai (TKT) dari penyedia jasa keuangan terhadap peserta Pemilu atau Pemilukada.

Menurutnya, tren Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) secara keseluruhan pada 2004 ke 2005 menunjukkan peningkatan sebesar 145 persen.

“Sementara tahun pada 2008 ke 2009 meningkat sebesar 125 persen,” tuturnya.

Yusuf menjelaskan, ditemukan fakta bahwa adanya transaksi dengan pola ‘structuring’ menjadi pola yang digunakan dalam memberikan sumbangan dana Pemilu melalui rekening peserta Pemilu/Pemilukada.

Menurutnya, terdapat fakta adanya penyalahgunaan dana Pemilu yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

“Dalam hal incumbent kembali mencalonkan diri, beberapa sumbangan dana bagi kepentingan Pemilu/Pemilukada diperoleh dari pihak swasta yang merupakan rekanan Pemda dan BUMD,” ucapnya. (Tribun)