Pertamina Investasikan Rp 1,5 T untuk Dispenser BBG

 

Pertamina Investasikan Rp 1,5 T untuk Dispenser BBG

Pertamina menginvestasikan dana sebesar Rp 1,5 triliun guna pengadaan dispenser Bahan Bakar Gas (BBG). Alat ini akan dipasang 150 unit di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jawa-Bali.

Penambahan dispenser ini dilakukan sebagai dukungan perusahaan pelat merah tersebut untuk menyukseskan program pemerintah mengonversi BBM ke bahan bakar gas di sektor transportasi.

“Pertamina dengan jaringan SPBU lebih dari 5.000 unit di seluruh Indonesia, di mana 3.200 unit di antaranya ada di Jawa-Bali, sangat siap untuk menjalankan program konversi BBM ke bahan bakar gas di sektor transportasi,” kata Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (25/9/2014).

Menurut dia, setidaknya, lima persen dari SPBU di Jawa-Bali atau sekitar 150 unit SPBU bisa ditambahkan fasilitas pengisian BBG dalam jangka waktu satu tahun. Dia mengklaim, tidak ada badan usaha lain yang sanggup melakukan hal ini dengan cepat, kecuali Pertamina.

Dirinya menambahkan, dengan asumsi investasi yang diperlukan mencapai Rp10 miliar, maka dana yang diperlukan untuk menambahkan fasilitas pengisian BBG tersebut diperkirakan mencapai Rp1,5 triliun.

“Nilai investasi yang diperlukan untuk unit dispenser, compressor, dryer, dan (truk tangki CNG) tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan nilai penghematan subsidi BBM yang dapat dikurangi,” jelas dia.

Selain itu, program konversi tersebut, kata dia, tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan serentak karena untuk mengakomodasi pergerakan masyarakat pengguna kendaraan bermotor. Mengingat penyebaran pipa distribusi gas yang masih minim dan tidak merata maka sistem transportasi CNG dapat dilakukan dengan trucking CNG dari mother station menuju ke SPBU yang akan dikenal sebagai SPBU Eco Station.

“Kami akan memanfaatkan SPBU COCO dan juga melakukan farm in pada SPBU-SPBU swasta yang akan dilibatkan dengan mengubahnya menjadi CODO. Tentu saja, mereka akan mendapatkan fee,” ungkapnya.

Hanung menyatakan, fee tersebut nilainya tidak lebih rendah dibandingkan margin yang saat ini mereka peroleh dari menjual BBM. Hal ini harus ditempuh mengingat untuk membangun SPBG-SPBG baru memerlukan waktu yang lama untuk akuisisi lahan, perizinan, dan lain-lain. (mtr/ram)