Pertamina Incar Proyek Migas Total E&P dan Inpex

Pertamina  Incar Proyek Migas Total E&P dan Inpex
foto: beritakaltim.com

Kontrak pengelolaan Blok Mahakam dari Total E&P dan Inpex akan berakhir pada 31 Desember 2017. Pemerintah pusat telah menunuk kepada Pertamina sebagai operator Blok Mahakam. Dirjen Migas KESDM Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan skema pemerintah pusat masih menginginkan Pertamina mengandeng Inpex dan Total dalam porsi saham 30 persen. Hal ini agar ke depan Pertamina juga memiliki peranan dalam pengelolan migas yang dilakukan Total maupun Inpex di luar negeri.

Diajaknya dua perusahaan asing dalam pengelolaan Blok Mahakam bersama Pertamina sebagai apreasisasi pemerintah kepada mereka dalam kontribusi bagi produksi migas Indonesia. Selain itu sebagai upaya menjaga agar produksi tidak mengalami penurunan. Soal bentuk kerjasama akan dibicarakan dalam bisnis to bisnis.

Menurutnya share down saham ke dua perusahaan asing ini ujung –ujung untuk memperkuat Pertamina termasuk dalam pengembangan usaha diluar negeri.

“ Sharing down ini artinya apa? Dengan share down 30 persen, Pertamina ke mereka maka nantinya eksisting kontraktor ini harus ajak share down sahamnya di tempat lain, Pertamina bisa masuk dengan nilai yang sama. Sehingga punya share di luar,” terangnya saat Kunjungan ke Pertamina Balikpapan sekaligus mengikuti saresehan KESDM dengan Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM), Kamis (25/6/2015).

Dia mencontohkan, Inpex memiliki lapangan minyak di Australia, dengan nilai tertentu, maka Inpex juga dapat mengajak Pertamina bergabung investasi di situ dengan nilai yang sama. “Ini program pemerintah mendorong pertamina sebagai persuaahan minyak nasional yang baik,” tambahnya.

Di sisi lain, dia melanjutkan, pemberian participating interest (PI) sebesar 10 persen kepada pemerintah daerah Kalimantan Timur (Kaltim) dalam pengelolaan Blok Mahakam nilai sebagai bentuk hadiah dari pemerintah pusat.

Selama ini, PI dinikmati oleh Pertamina sebagai BUMN migas nasional namun dengan UU Migas yang baru PI dinikmati oleh Pemda Kaltim. Hal ini tercantum dalam Permen ESDM 15 tahun 2015.

Jika berkaca pada pengalaman didaerah lain dan kajian selama ini, ada daerah yang mendapat PI 10 persen tapi ujungnya hanya mendapatkan 2 persen saja karena 8 persen masuk ke swasta. “ Padahal itu hadiah ke daerah. PI itu kaya biaya bangunan saja bukan nilai jualnya sehingga kita perlu hati-hati di sana,” ujarnya.

Soal pendanaan di pengelolaan blok Mahakam, jelas Dirjen jika Pemprov Kaltim tidak mampu membayar(setor) modal maka pemerintah meminta Pertamina untuk menalangi. “Nanti dicicil oleh daerah dari hasil produksi setiap tahunnya. Sebagian untuk mencicil sebagian bisa dimanfaatkan. Itu solusi yang sudah dibicarakan,” tuturnya. “Yang jelas regulasi maksimum 10 persen namun bisa saja 7 atau 5 persen,” tandasnya. (oke)