Perpanjangan Kontrak Freeport, Dua Menteri Ini Kembali Berseberangan

Kementerian Kemaritiman Berganti Nama
foto: tempo.co

Perpanjangan izin PT Freeport Indonesia (FI) belum diputuskan pemerintah. Izin perpanjangan itu baru akan diberikan setelah  perusahaan tambang AS ini menyetujui usulan pemerintah. Pemerintah ingin agar kontribusi anak perusahaan Freeport McMoran itu kepada negara bisa lebih besar lagi. “Kalau sekarang sudah diputuskan, negosiasi kita takkan mengalami kemajuan berarti bagi bangsa dan negara. Waktu untuk diputuskan masih tiga tahun lagi. Ada apa harus buru-buru?” kata Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memberikan keputusan soal perpanjangan konsesi  Freeport di Kabupaten Mimika, Papua. Presiden Jokowi, kata Rizal, meminta agar bagian Indonesia bisa lebih besar daripada yang sudah pernah diminta. Royalti tembaga bukan hanya 4 persen, emas tidak hanya 3,5 persen, dan perak bukan lagi 3,25 persen, melainkan lebih tinggi lagi. Pajak pun diminta lebih tinggi. “Ini hanya mungkin jika negosiasi baru dilakukan jelang habis masa kontrak, bukan sudah diputuskan tahun ini,” ujar menko.

Pernyataan ini diberikan Rizal Ramli  menanggapi keterangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengenai kepastian perpanjangan kontrak Freeport. Meski sesuai UU Pertambangan, Kontrak Karya (KK) tahap II yang dikantungi Freeport  baru berakhir tahun 2021, pemerintah akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara agar izin perpanjangan kontrak bisa diajukan 2-10 tahun sebelum kontrak habis.

Jika tidak ada perubahan, izin kontrak  Freeport baru akan diajukan, dibahas, dan diputuskan tahun 2019, dua tahun sebelum kontrak berakhir. (bst)