Permenhub Baru Bawa Iklim Usaha Pelabuhan Makin Kondusif

 

Permenhub Baru Bawa Iklim Usaha Pelabuhan Makin Kondusif

Menteri Perhubungan EE Mangindaan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15/2014 sebagai pengganti atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6/2013 tentang tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan. Pengusaha pelayaran berharap PMP Nomor 15/2014 ini akan memperbaiki iklim usaha pelabuhan.

Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto dalam siaran pers, Rabu (23/4/2014), mengatakan ketentuan terbaru tersebut cukup mengakomodasi dunia usaha pengguna jasa kepelabuhanan dalam mendukung terciptanya tarif yang berlandaskan kepada asas fairness.

Dia menjelaskan, dalam iklim usaha pelabuhan yang masih didominasi oleh segelintir perusahaan, penetapan tarif kepelabuhanan di Indonesia harus menjunjung tinggi asas fairness. “Ini penting agar iklim usaha pelabuhan bisa lebih baik,” ujar Carmelita.

Menurut dia, aturan pentarifan yang lama menyebabkan biaya di pelabuhan meningkat drastis karena jenis tarifnya terlalu banyak, padahal pelabuhan itu harus bertarif murah dan kompetitif karena layanan kepelabuhanan sangat berkepentingan dengan layanan publik.

INSA meminta kepada anggotanya untuk mengawal pelaksanaan peraturan ini di lapangan. “Setelah aturan ini terbit, maka jenis tarif di pelabuhan harusnya dapat disesuaikan dengan aturan baru ini dan usulan besaran tarif harus mengacu kepada ketentuan tersebut,” tegasnya.

Untuk diketahui, terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6/2013 tentang jenis, struktur, dan golongan tarif jasa kepelabuhanan selama ini dinilai terlalu memberatkan pengusaha pengguna jasa kepelabuhanan di Indonesia.

Aturan itu dinilai memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Badan Usaha Pelabuhan dan penyelenggara pelabuhan untuk dapat menaikkan tarif tanpa persetujuan asosiasi terkait, padahal dalam aturan sebelumnya, asosiasi selalu diajak berdiskusi kalau ada rencana kenaikan tarif.

Berdasarkan PM No. 15 tahun 2014 pasak 15 huruf b, asosiasi pengguna jasa kepelabuhanan antara lain INSA, ALFI, Pelra, GINSI, GPEI, APBMI wajib dilibatkan  dalam pembahasan usulan besaran tarif oleh BUP sebelum diusulkan kepada Menteri Perhubungan.

Ketentuan baru tersebut juga menegaskan bahwa Badan Usaha Pelabuhan atau Penyelenggara Pelabuhan dilarang memungut tarif jasa kepelabuhanan yang tidak ada pelayanan jasanya sebagaimana dituangkan di dalam pasal 21 ayat (3).

Peraturan ini juga memangkas jenis-jenis tarif penyediaan atau pelayanan jasa terkait dengan jasa kepelabuhanan dari 34 jenis tarif layanan yang diatur di dalam Permenhub No.6/2013 menjadi hanya 19 jenis tarif layanan. ‘’Semoga iklim berusaha di pelabuhan semakin kondusif,’’ kata Carmelita. (wh)