Perlu Percepatan Sosialisasi OJK ke Masyarakat

Perlu Percepatan Sosialisasi OJK ke Masyarakat
Haryo Yuno Kusumo (tengah) bersama Kresnayanan Yahya dalam dialog di Suara Surabaya, Jumat (16/5/2014).

Hingga kini, masih banyak masyarakat terjerumus menggunakan jasa lembaga keuangan tidak berizin. Karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ditunjuk Bank Indonesia (BI) sejak Desember 2013, harus memberikan pengetahuan kepada masyarakat pentingnya berinvestasi secara aman di bank atau lembaga keuangan yang legal.

Hal itu ditegaskan Chairperson Enciety Business Consult Kresnayana Yahya dalam acara Perspective Dialogue di Radio Suara Surabaya (SS), Jumat (16/5/2014).

“OJK inilah yang berperan memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk dapat menaruh uang mereka sebagai investasi yang aman dan terpercaya di lembaga keuangan agar terkendali. Dulu, cuma ada Bank Indonesia, kini kita punya OJK. Aktivitas besar tidak bisa hanya ditangani BI saja,” katanya.

Dalam perbincangan dengan mengambil tema “Peran OJK Dalam Pengawasan Investasi” tersebut, Kresnayana menyatakan bahwa belakangan ini aktivitas finansial naik atau melebihi dibandingkan transaksi barang sebesar 20 persen.

“Idealnya, 60 persen masyarakat harus menaruh uangnya di lembaga keuangan atau bank resmi agar terpantau dan terstruktur,” jelas dosen statistik ITS itu.

Namun, sambumg Kresnayana, masih banyak ditemui masyarakat yang tidak paham terhadap lembaga keuangan itu. Misalnya mereka menaruh uang atau investasi, namun tidak banyak yang paham dengan kontrak perjanjiannya. 

Dengan memasukkan uang di lembaga keuangan, maka pemerintah dapat mengetahui pendapatan masyarakat. “Uang nasabah bila dari hasil korupsi akan dapat terlacak. Ini jadi model pemberdayaan masyarakat agar terkendali,” tandas Kresnayana.

Haryo Yuno Kusumo, kepala OJK dari kantor regional III Bali, Jatim dan Nusa Tenggara, mengatakan pihaknya telah melakukan kampanye atau sosialisasi setiap hari.

Ia menargetkan di tahun ini kepada pelajar dan mahasiswa serta ibu-ibu rumah tangga. “Kampanye tentang produk dan yang aman untuk investasi, seperti industri keuangan nonbank, yaitu pegadaian dan asuransi,” tutur Haryo.

Menurut dia, jasa keuangan sangat diatur hingga ke detailnya karena mereka yang menghimpun dana masyarakat dan itu harus dilindungi. Jadi, wajar bila aturannya banyak.

“Karena itulah dibentuk OJK sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan orang lain bahkan pemerintah,” tegasnya.

Seperti diatur dalam UU Nomor 21/2011 yang menyebutkan, OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

“Kami itu mengawasi lembaga keuangan yang berizin. Bila tidak berizin, kami tidak berwenang untuk menindaknya,” tegas Haryo.

OJK sendiri telah mempunyai Call Center 500655 yang berpusat di Jakarta. Ia mengharapkan masyarakat mengontak call center tersebut sebelum berinvestasi, apakah terdaftar atau tidak lembaga keuangan tersebut. Bila di daftar OJK tidak tercantum, maka Ia meminta masyarakat untuk tidak sekali-kali memasukkan investasi di tempat tersebut.

“Terdaftar atau tidak. Bila terdaftar, maka OJK punya hak untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan kami mempunyai satgas bisa dilaporkan disana untuk investasi bodong,” jelasnya.

OJK sendiri bisa membawa kasus investasi bodong ke persidangan tanpa melibatkan kepolisian. Karena menurutnya, OJK mempunyai kekuatan pengawasaan yang bersikap preventif untuk perlindungan konsumen dan reprensif, yaitu OJK bisa memberi sanksi dan denda kepada lembaga keuangan yang membohongi masyarakat atau nasabah.

“Pengurus dan direksi bisa dipecat atau diturunkan jabatannya. Tidak boleh lagi bekerja di perbankan. Kalau pidana bisa di pengadilan,” jabarnya. (wh)