Perijinan ESDM Dilimpahkan ke BKPM

Perijinan ESDM Dilimpahkan ke BKPM
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, foto: esdm.go.id

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan pendelegasian penerbitan perizinan sektor minyak dan gas (migas), serta pertambangan mineral dan batu bara (minerba) ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengungkapkan, pendelegasian wewenang ini sesuai Instruksi Presiden Nomor 4/Tahun 2015 mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada BKPM. Kementerian ESDM terus melakukan penyederhanaan, pelancaran dan pemberian kemudahan dalam pengurusan perizinan sejauh ini sedikitnya 129 izin telah dipangkas dengan cara digabungkan atau dihilangkan.

“Perizinan yang tumpah tindih atau bersifat pengulangan dalam durasi waktu yang pendek, atau izin-izin yang bersifat parsial. Telah disederhanakan atau digabungkan,” tutur Sudirman di Kantor BKPM, Jakarta.

Sudirman menilai, dalam 6 bulan terakhir telah memangkas lebih dari 60 persen jumlah perizinan. Jumlah perizinan usaha di bidang Migas, Minerba, Ketenagalistrikan dan EBTKE. Di mana dalam kewenangan Kementerian ESDM yang semula berjumlah kurang lebih 222, telah berkurang drastis tinggal hanya 93 perizinan, pemangkasan izin ini hasil awal dari reformasi birokrasi di Kementerian ESDM.

“Rekan-rekan saya di ESDM sangat kooperatif dan antusias dalam mengurus penyederhanaan dan pengalihan perizinan ini. Insya Allah Oktober sudah selesai, dan ini berati dua bulan lebih cepat dari target,” jelas dia.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menyatakan reformasi layanan perizinan sektor kelistrikan dalam bentuk penyederhanaan perizinan listrik dari 49 izin 923 hari menjadi 25 izin 256 hari. Maupun kepastian waktu penerbitan izin di PTSP Pusat, berimplikasi positif terhadap pengajuan izin prinsip sektor tersebut.

“Sepanjang semester I-2015 izin prinsip sektor kelistrikan meningkat hampir seluruh kali lipat, sebesar Rp308,45 Triliun dibandingkan semester I tahun sebelumnya Rp28,99 triliun,” ujar Franky.

Oleh karena itu, Franky berharap capaian positif di sektor kelistrikan itu dapat terjadi pada sektor migas dan minerba. Kendati, pihaknya mengakui kondisi dan tantangan yang dihadapi kedua sektor itu berbeda dengan sektor kelistrikan sehingga kemudahan perizinan investasi menjadi insentif bagi investor.

“Salah satu persoalan yang diangkat investor sektor migas dan minerba adalah rumitnya perizinan investasi. Kita berharap penyederhanaan perizinan dan pendelegasian wewenang ke PTSP Pusat di BKPM dapat memberikan stimulus, meski kedua sektor itu sedang menghadapi kondisi yang tidak bagus terkait harga komoditas,” tambahnya. (oke)