Peradi Tolak RUU Advokat

Peradi Tolak RUU Advokat
Para advokat berdiskusi terkait RUU Advokat yang akan disahkan DPR. umar alif/enciety.co

Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat ditentang oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Baik di tingkat DPD Jatim maupun DPC Kota Surabaya sepakat untuk menolak perubahan UU Advokat Nomor 18 tahun 2003.

Ketua DPC Peradi Surabaya Setyo Boesono mengatakan, perlawanan tersebut diberikan dengan mendatangi DPR RI di Jakarta hingga dua kali. Terakhir, mereka datang ke Jakarta pada Rabu 24/9/2014 lalu.

“Mulai demo aksi damai di Bundaran HI hingga menemui anggota dewan. Sayangnya mereka tidak mau menemui kami saat tiba di sana siang hari,” kata Setijo kepada wartawan di Surabaya, Sabtu (27/9/2014).

Menurut dia, DPR RI tidak merespons keinginan dari Peradi. Kelihatannya untuk mempertahankan UU Advokat Nomor 18 tidak direspon oleh mereka. DPR RI berkehendak malah akan mengubahnya walaupun Peradi sendiri sudah mengikuti rapat Panja untuk menyampaikan petisi dan keberatan.

Isi petisi itu, sambung kuasa hukum Pemkot Surabaya tersebut, adalah pada intinya mendasar independensi profesi pengacara. “Ini suatu kemunduran karena tidak mandiri,” tegas Setyo Boesono.

Dia lalu mengatakan, bila RUU tersebut diberlakukan malah akan merugikan tidak hanya pengacara, tapi masyarakat yang mencari keadilan. Ia mencontohkan bila advokat dipecat oleh peradi maka akan pindah ke lain organisasi.

“Ini membuat advokat tidak punya induk organisasi yang benar,” pungkas doa. (wh)