Per Mei 2015, Utang RI Tembus Rp 2.845,25 Triliun

Per Mei 2015, Utang RI Tembus Rp 2.845,25 Triliun
Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan, foto: cnnindonesia.com

Pemerintah Indonesia mencatatkan posisi utang menembus Rp 2.845,25 triliun atau 24,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) untuk periode Mei 2015. Total utang pemerintah tersebut naik lebih dari Rp 64 triliun dibanding realisasi sebulan sebelumnya atau untuk periode April 2015.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan mengungkapkan angka ini mengalami kenaikan Rp 64,28 triliun dari posisi total utang periode April 2015 yang mencapai Rp 2.780,97 triliun. Dalam denominasi dolar Amerika Serikat (AS), utang pemerintah pusat hingga Mei ini setara dengan US$ 215,22 miliar.

“Terhadap PDB Indonesia sebesar Rp 11.000 triliun, rasio utangnya masih 24,7 persen. Rasio ini aman, karena ambang batas rasio utang yang susah di manage atau kurang aman sebesar 60 persen,” ungkap Robert.

Dari catatannya, Robert merinci, total utang pemerintah pusat sebesar Rp 2.843,25 triliun ini terdiri dari total pinjaman Rp 691,66 triliun dan Surat Berharga Negara (SBN) Rp 2.151,58 triliun sepanjang 2010-Mei tahun ini.  Pinjaman sebesar Rp 691,66 triliun atau terealisasi 24 persen dari target sampai akhir tahun terdiri dari pinjaman luar negeri Rp 688,31 triliun (24 persen), pinjaman bilateral Rp 338,21 triliun (12 persen), pinjaman multilateral Rp 303,66 triliun (11 persen). Pinjaman lainnya, yakni pinjaman komersial Rp 46,35 triliun (2 persen) dan pinjaman suplier Rp 0,20 triliun (nol persen). Serta pinjaman dalam negeri Rp 3,35 triliun (nol persen).

Sementara realisasi SBN sampai dengan bulan kelima ini menembus Rp 2.151,58 triliun atau 76 persen dari target. Meliputi, SBN dalam denominasi valuta asing (valas) sebesar Rp 54,77 triliun (19 persen) dan dalam bentuk rupiah Rp 1.602,81 triliun (56 persen).    “Yang penting kita jaga utang dalam batas aman. Jangan sampai banyak jatuh tempo mendadak, termasuk porsi pinjaman jangan banyak mata uang asing karena kalau ada pelemahan kurs bisa membengkak. Jadi mesti tambah porsi domestik,” pungkas Robert. (lp6)