Penyelundupan Batubara Rugikan Negara Rp 18,4 T

Penyelundupan Batubara Rugikan Negara Rp 18,4 T
foto:beritasatu.com

Pemerintah akan membangun sistem pengawasan dengan memanfaatkan teknologi guna menekan aksi penyelundupan batubara. Diperkirakan setiap tahunnya kerugian devisa akibat aksi penyelundupan itu mencapai USD 1,5 miliar (Rp 18,4 triliun).

Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM R. Sukhyar mengatakan lemahnya pengawasan mengakibatkan sekitar 30-40 juta ton batu bara secara ilegal keluar dari Indonesia. “Jika jumlah tersebut diuangkan maka negara kehilangan devisa sebanyak USD 1,2 miliar sampai USD 1,5 miliar,” kata Sukhyar di Jakarta.

Sukhyar menuturkan aksi penyeludupan itu diduga dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara. Pasalnya 50 persen dari 10.000 pemegang IUP yang ada bergerak di sektor batu bara. Jumlah IUP yang begitu banyak sulit diawasi dengan baik oleh pemerintah. Dia bilang pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) sulit melakukan penyelundupan. Hal ini lantaran rencana kerja PKP2B setiap tahunnya terpantau pemerintah.

“Mereka (PKP2B) punya rencana kerja tahunan yang kami pantau. Produksi, pengapalan mereka semua terpantau,” tuturnya.

Dikatakannya upaya pemerintah menekan aksi penyelundupan batu bara melalui dua cara yakni penerapan kebijakan eksportir terdaftar (ET) dan memanfaatkan teknologi untuk melakukan pengawasan. Dia bilang dengan status ET maka semua perusahaan batu bara pemegang IUP dan PKP2B harus menyampaikan rencana kerja per tahun. Dengan begitu akan diketahui jumlah produksi dan angka ekspor.

Sedangkan teknologi pengawasan, lanjut Sukhyar, ada yang menggunakan satelit untuk memantau pergerakan truk pengangkut batu bara yang terpasang sistem GPS. Selain itu akan ada pelabuhan-pelabuhan khusus batu bara yang mencatat jumlah ekspor batu bara. Pencatatan itu bisa dipantau secara online.

“Kami ingin memperbaiki sitem pengawasan dengan lebih baik pakai teknologi satelit, pengembangan pelabuhan dengan sistem online. Kami inginkan semua produksi bisa dideteksi dengan baik,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan batu bara Kementerian ESDM Paul Lubis menambahkan upaya pengawasan secara online itu sudah diterapkan di Tiongkok. Nantinya akan didata jumlah batu bara yang keluar dari mulut tambang dan yang masuk ke pelabuhan. Pendataan itu dilakukan secara online sehingga akan langsung diketahui apabila terjadi perbedaan jumlah yang keluar tambang dan masuk ke pelabuhan.

“Apabila ada perbedaan dan ditemukan adanya penyelewengan maka ada sanksi tegas berupa pengurangan produksi,” tegasnya. (bst/ram)