Penuhi Target Pajak Rp 4 Ribu T, Ini yang Harus Disiapkan Pemerintah

Penuhi Target Pajak Rp 4 Ribu T, Ini yang Harus Disiapkan Pemerintah
Chairperson Enciety Business Consult Kresnayana Yahya (kanan) bersama Kepala Kantor KPP Pratama Surabaya Genteng, Heru Pamungkas Wibowo, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karang Pilang, Agus Muloyono dalam Perspective Dialogue di Radio Suara Surabaya, Jumat (9/1/2015).

Upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan proyeksi penerimaan pajak pada 2015 hingga Rp 4 ribu triliun dilihat Chairperson Enciety Business Consult Kresnayana Yahya sebagai langkah yang baik. Bahkan menurut Kresnayana, target penerimaan pajak Indonesia bisa lebih dari itu.

“Tentu kita ingin prospek di 2015 akan lebih baik. Tadi pagi ada berita dari BI (Bank Indonesia) bahwa uang yang beredar dari 3 ribu triliun per bulan meningkat 12 persen. Ini baru melihat besaran uang saja,” jelasnya saat mengisi Perspective Dialogue di Radio Suara Surabaya, Jumat (9/1/2015).

Belum lagi kalau dilihat dari besaran jumlah transaksi non-perbankan yang diperkirakan juga jauh lebih besar. Ini karena jumlah transaksi Rp 3 ribu triliun hanya dari rekaman transaksi di setiap bank di seluruh Indonesia.

“Dugaan kita masih ada aktivitas (transaksi tunai) yang banyak dan belum masuk rana perbankan. Ini kenapa ada gagasan, kalau ada transaksi di atas Rp 100 juta tidak boleh tunai, tapi di bawah Rp 100 juta baru boleh tunai relevan. Tapi kita tau sendiri, masih banyak orang yang bawa koper besar dan lebih percaya pada transaksi tunai,” tambahnya.

Menurut Kresnayana, pemerintah harus berupaya untuk menggerakkan masyarakat agar lebih peduli dan ikut berpartisipasi membangun demokrasi lebih baik. Ini karena demokrasi menjadi tolok ukur dan instrumen bagi masyarakat untuk meningkatkan penerimaan pajak negara.

“Makin demokratis suatu negara, makin bagus. Karena masyarakat akan semakin peduli dan taat membayar pajak. Ini juga instrumen negara. Kalau ada orang yang mengeluh, kesulitan itu bayar pajak tidak? Kalau sudah bayar pajak ya bilang saja ke pemerintah jika terjadi kesulitan di bidang usahanya. Kalau imbang begini negara ini jadi lebih sehat,” imbuhnya.

Dewasa ini, kata Kresnayana, hasil penerimaan pajak jauh lebih baik ketimbang 10 tahun lalu. Pada 2004-2005 pendapatan negara dari pajak baru Rp. 400 trilun saja. Jumlah itu meningkat drastis setelah ada pembangunan banyak infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan lain sebagainya.

“Tahun lalu penerimaan pajak sudah mendekati Rp 2 ribu triliun. Kemarin saya dengar di sidang Kabinet pemerintah meminta pajak ditingkatkan. Padahal pajak bisa ditingkatkan jauh lebih dari itu. Pajak potensial yang bisa ditangkap bisa mencapai Rp 4 ribu trilun, lebih. Karena PDB kita saat ini sudah Rp 12 ribu triliun. Kalau dikalikan dengan uang yang dipakai saat ini untuk transaksi itu ternyata sudah di atas Rp 30 ribu triliun,” bebernya.

Ini artinya para ahli di bidang finance telah memberi gambaran ke pemerintah bahwa pendapatan negara dari pajak nasional bisa ditingkatkan dua kali lipat dibanding penerimaan pajak pada tahun lalu. Maka mestinya pajak di Indonesia kata Kresnayana sudah di atas Rp 3 ribu triliun pada tahun ini.

“Tapi kita ngomong idealnya dulu, meski faktanya belum bisa terjadi,” cetusnya.

Untuk itu pihaknya meminta pemerintah membangun kesadaran masyarakat, karena ini masih menjadi kesulitan bagi pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Misalnya saja dengan memberi penghargaan kepada para wajib pajak dan memberi imbauan bahwa membayar pajak itu wajib.

“Saat ini saja orang yang mengakses internet sudah mencapai 150 juta jiwa. Tapi selama ini kita tidak pernah tahu seberapa perputaran uang di dunia maya itu. Pemerintah harus menambah perangkat untuk mendeteksi ini. Khususnya bagi para wajib pajak, harus menciptakan kesadaran bahwa membayar pajak itu sebuah kebanggaan,” jelasnya. (wh)