Pensiun, SBY Dapat Rumah Seluas 1.500 Meter dari Negara

Pensiun, SBY Dapat Rumah Seluas 1.500 Meter dari Negara

Setelah pensiun dari Presiden,  Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)  berhak mendapatkan fasilitas rumah dari negara seluas 1.500 meter. Itu jika SBY dan keluarga tinggal di Jakarta. JIka di luar Ibukota RI, rumah yang didapat SBY lebih luas lagi yakni 2.500 meter.

 

Pengadaan rumah bagi mantan  Presiden dan Wakil Presiden ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 189/PMK.06/2014. Aturan ini menggantikan PMK No 168/PMK.06/2014.

 

Beleid ini mengatur tentang Penyediaan, Standar Kelayakan, dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman Bagi Mantan Presiden dan Mantan Wapres RI. Aturan baru tersebut terdiri dari enam bab dan 14 pasal. Sedangkan PMK sebelumnya 17 pasal dengan jumlah bab sama. 

 

Seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan, Senin (6/10/2014), dalam pasal 1 menyebutkan penyediaan rumah kediaman bagi mantan Presiden dan mantan Wapres dilakukan melalui pembangunan rumah baru atau pembelian rumah yang telah ada. 

 

Sementara di bab II, pasal 2 mengatur kriteria umum rumah mantan Presiden dan mantan Wapres yang diantaranya menyebut memiliki bentuk, keluasan, dimensi, desain dan tata letak ruang yang dapat mendukung keperluan dan aktivitas mantan Presiden dan mantan Wapres beserta keluarga. 

 

Kriteria umum ini disusun tidak menyulitkan dalam penangangan keamanan dan keselamatan mantan Presiden dan mantan Wapres serta keluarga.

 

Sedangkan luasan tanah 1.500 meter persegi untuk lokasi di Ibu Kota Negara RI dan 2.500 meter persegi di kota selain Jantung Kota NKRI. Luasan bangunan 1.500 meter persegi.

 

Juklak tersebut juga merinci bangunan rumah mantan Presiden dan Wapres meliputi ruang yang mendukung aktivitas mantan Presiden dan mantan Wapres serta keluarga.

 

Juga desain tata ruang yang nyaman, spesifikasi bahan bangunan memenuhi syarat teknis kekuatan bangunan, kenyamanan dan keamanan serta standai sesuai kebutuhan. Bangunan ini juga mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.  

 

Dalam perhitungan nilai dan penganggaran, Menteri Sekretaris Negara mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) untuk melakukan perhitungan nilai pasar tanah terendah pada lokasi perumahan menteri atau pejabat negara di ibu kota Indonesia.

 

Perhitungan ini termasuk perkiraan perkembangan kenaikan nilai pasar tanah sampai dengan tahun berakhirnya masa jabatan Presiden atau Wapres, paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum berakhirnya masa jabatan.

 

Menkeu menugaskan Direktur Jenderal Kekayaan Negara melakukan survei untuk mendapatkan perkiraan nilai pasar tanah terendah pada lokasi perumahan menteri atau pejabat negara di ibu kota Negara Republik Indonesia;

 

Di pasal 7, tercantum perhitungan nilai bangunan untuk penganggaran rumah kediaman dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara dengan memperhatikan biaya pembangunan rumah dengan kualitas baik per meter persegi yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.