Pengeprasan PBB Tak Pengaruhi Program Penanggulangan Banjir

Pengeprasan PBB Tak Pengaruhi Program Penanggulangan Banjir
Odik Fadjrin, peneliti Enciety Business Consult.

Pagi itu, arus lalu-lintas di jalan akses menuju kantor Pemerintahan Kota Surabaya tidak lancar seperti biasanya. Tanpa dikomando, kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua memperlambat lajunya. Hujan deras semalam rupanya telah menggenangi jalanan tersebut.

Ya, banjir kembali menyapa warga Surabaya. Hal ini seolah menjadi tantangan bagi pemerintahan Wali Kota Tri Rismaharini di penghujung masa jabatannya. Program penanggulangan banjir yang selama ini dijalankan tidak hanya mendapat ancaman dari curah hujan yang tinggi. Namun, juga ancaman penurunan jumlah anggaran untuk program tersebut.

Pemerintah daerah memang dibuat kelimpungan dengan rencana penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh pemerintah pusat.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan menilai tidak adil kalau rumah sakit, sekolah, dan tempat tinggal ada pajak bangunannya.

“Yang kita pajaki bangunan kalau dia menjadi tempat komersial, seperti rumah kos, restoran, dan hotel. Kalau bangunan seperti itu wajar (dikenai pajak) karena mereka memiliki pendapatan setiap tahunnya”, ujar dia, beberapa hari lalu.

Memang tidak semua objek PBB akan dihapus, namun tetap akan mengurangi penerimaan kas daerah dari sektor yang selama ini jadi andalan pemerintah daerah.

Data yang dirilis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya menunjukkan sektor PBB menyumbang pemasukan sebesar Rp 633,7 miliar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya tahun 2013. Katakanlah penerimaan PBB dari rumah hunian dan bangunan non komersial lainnya sebesar 50 persen, maka potensi pendapatan daerah yang hilang bisa mencapai Rp 317 miliar.

Dengan uang segitu, pemerintah daerah dapat membangun jalan, sekolah, rumah sakit, saluran drainase, dan infrastruktur lain untuk penanggulangan banjir.

Namun, Pemerintah Kota Surabaya tidak perlu risau dengan wacana tersebut. Toh, masih banyak sektor pajak lain yang masih bisa digenjot lagi penerimaannya seperti hotel, restoran, tempat hiburan maupun reklame yang jumlahnya kian menjamur di berbagai sudut Kota Pahlawan. Setidaknya, masih ada alokasi anggaran untuk menanggulangi banjir yang ternyata masih dirasakan warga Surabaya. (wh)