Pengemudi Angkot Jatim Kepung Grahadi

Pengemudi Angkot Jatim Kepung Grahadi
Angkot yang diparkir memenuhi Jalan Yos Sudarso hingga Pemuda membuat macet, Kamis (19/11/2015). Sandhi nurhartanto/enciety.co

Ribuan sopir angkutan kota (angkot) Surabaya menggelar aksi demo menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 74 tahun 2014.

Mereka sejak pagi memarkirkan angkotnya berjajar enam baris di jalan Yos Sudarso depan Gedung Negara Grahadi hingga jalan Pemuda dan menyebabkan kemacetan yang luar biasa di tengah kota Surabaya.

Juhari, salah satu koordinator aksi demo mengakui bila mereka memperjuangkan pencabutan PP Nomor 74 tahun 2014 dan surat edaran Pemprov Jawa Timur yang mewajibkan angkot harus berbadan hukum.

“Dengan adanya PP ini sama saja dengan membunuh kami. Karena bila kami tidak memiliki badan hukum maka tidak akan dilayani perpanjangan uji kendaraan,” ujar Juhari saat jalankan aksinya, Kamis (19/11/2015).

Menurut pria ini, dengan adanya PP tersebut disebutnya sebagai pemaksaan kepada para pemilik angkot di kota Surabaya. Padahal untuk membuat badan hukum Angkot bukanlah hal yang mudah.

“Kami ini bukan pengusaha yang memilik banyak angkot. Para sopir seperti kami hanya punya satu angkot untuk sehingga tak mungkin mendirikan Perseroan Terbatas (PT) hanya bermodal satu Angkot saja,” ujarnya.

Dengan aksi unjuk rasa pengemudi angkot ini, perekonomian di Kota Pahlawan lumpuh. Banyak masyarakat yang biasa menggunakan angkot untuk bekerja harus menggunakan alternatif lain untuk bisa bekerja. Begitu juga dengan anak-anak sekolah yang akan menuju ke tempat pendidikannya. (wh)