Pengembang Butuh Juklak Paket Kebijakan Ekonomi

Pengembang Butuh Juklak Paket Kebijakan Ekonomi
Ketua DPD REI Jatim Paulus Totok Lusida bersama Kresnayana Yahya dalam acara Perspective Dialogue di Radio Suara Surabaya, Jumat (18/9/2015). Arya wiraraja/enciety.co

Pemerintah yang mengeluarkan paket kebijakan ekonomi pertama pada September ini diharapkan dapat berjalan seperti yang diharapkan. Dengan kebijakan ekonomi tersebut, para pengusaha terutama yang berkecimpung di sektor properti dapat segera membangun usahanya.

Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jatim Paulus Totok Lusida mengatakan, hingga kini paket kebijakan ekonomi pemerintah yang pertama sudah terlihat arahnya, namun petunjuk pelaksanaannya (juklak) dari pembuat kebijakan yang belum.

“Kami ingin pusat bilang putih, ya di bawah putih, jangan abu-abu. Pusat kadang itu overlapping dan daerah kebingungan. Misalnya tentang perizinan,” tegas Totok Lusida dalam acara Perspective Dialogue di Radio Suara Surabaya, Jumat (18/9/2015).

Dia menyebutkan perizinan yang sulit adalah menghadapi masyarakat seperti izin Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) . Kalau pengembang melakukan negosiasi kepada semua  masyarakat, maka akan tidak selesai.  “Hingga para pengembang sulit membangun karena terjadi backlog,” ujarnya.

Pengembang sendiri, sambung dia, bila punya tanah atau lahan yang akan digarap baru bisa dibangun baru dua tahun lagi. Ini karena banyaknya peraturan. Presiden sendiri harus berikan payung hukum seperti Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) agar setiap pemerintah daerah berani menerobos.

Ia mencontohkan kota Surabaya, perizinan di bawah kepemimpinan Risma (Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, red) akan dibuat paralel. Yang biasanya perizinan selesai dua tahun bisa 6 bulan saja. Bila paket ini dijalankan baik, harga rumah bisa turun. Pengembang bisa menurunkan harga karena tidak ada pungutan dan uang masuk ke negara.

“Pemangkasan perizinan secara kesepakatan pasti lebih cepat dan murah. REI Jabar saja mengikuti Surabaya karena Pemkot Surabaya sudah berani mengadakan perizinan itu,” tandas dia.

Chairperson Enciety Business Consult Kresnayana Yahya mengatakan, paket kebijakan ekonomi pertama ini akan berdampak di Indonesia. Apalagi suku bunga The Fed hingga kini tidak jadi dinaikkan hingga akhir tahun nanti.

“Ditambah Bank Indonesia mulai Selasa telah menetapkan BI rate 7,5 persen. Dan itu adalah good news,” ujar Kresnayana Yahya

Menurut dia, dengan BI yang telah menetapkan rate 7,5 persen dimaksudkan agar kebijakan pemerintah bisa jalan. Salah satunya, membangun sejuta rumah bagi masyarakat. Tercatat ada permintaan 48 juta keluarga yang belum punya rumah.

Kata dia, pemintaan rumah tipe 22 dan 70 yang tercatat sangat tinggi. “Bila rumah tersedia, maka inflasi tidak tinggi lagi karena masyarakat melakukan pembayaran untuk mencicil rumah mereka,” jelasnya.

Menurut dosen statistika ITS Surabaya itu, ada 78 sektor yang berkaitan dengan konstruksi. Maka bila pembangunan sejuta rumah bagi penduduk Indonesia bisa jalan, maka sumber daya manusia (SDM) dan bahan bangunan juga akan ikut.

“Begitu juga di sektor lain-lain seperti furnitur, telekomunikasi juga jalan. “Tiap satu hektar lahan yang dibangun perumahan akan ada 100 orang yang akan bekerja. Dan itu adalah sebuah mata rantai,” papar Kresnayana. (wh)