Pengampunan Pajak 2016 Masih Belum Pasti

Pengampunan Pajak 2016 Masih Belum Pasti

Gagasan pengampunan pajak (tax amnesty) di tahun 2016 mendatang bagi wajib pajak (WP) di negara Indonesia hingga kini belum ada kepastian. Pihak Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (Kanwil DJP) I Jatim sekarang ini sedang mengkonsep tax amnesty terkait repatriasi aset dan perbankan masyarakat.

“Untuk tax amnesty itu tergantung dari pemerintah yaitu Presiden dan DPR. Namun kami mencoba repatriasi aset dan perbankan bagi pengusaha yang melakukan usaha disini namu belum bayar pajak. Mereka menaruh uangnya di luar negeri,” tegas Kepala Kanwil DJP I Jatim Hestu Yoga Saksama.

Ia menyarankan agar WP tidak usah terlalu memikirkan tax amnesty. Lebih bagus, Hestu menyankan agar WP memanfaatkan terlebih dahulu program dari DJP I Jatim, yaitu PMK 91 dan PMK 29. Kedua program ini sendiri berisi tentang pengampunan sanksi bagi WP yang melunasi kewajibannya.

“Di tahun ini kami membuat kebijakan, yaitu tahun pembinaan. Intinya adalah membenahi perpajakan dengan menghapus sanksi hingga akhir tahun 2015,” tuturnya.

Ia tidak memungkiri bila di tahun depan mungkin saja akan ada kebijakan baru yang berkelanjutan. Namun hal tersebut bukanlah kewenangan dari DJP I Jatim. Karena levelnya yang menentukan adalah Presiden dan DPR untuk membuat UU.

“Jadi di tahun 2016, tentang perpajakan masih menunggu kebijakan. Janganlah masyarakat menunggu, tetapi sebaiknya melunasi apa yang menjadi kewajibannya,” tandasnya. (wh)