Pengadaan Barang dan Jasa Salah Satu Potensi Korupsi

Pengadaan Barang Jasa Potensi KorupsiPresiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan, pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu potensi korupsi yang masih mengancam dan harus ditangani serius oleh aparat penegak hukum.

Dalam acara peringatan Hari Anti-Korupsi dan HAM Internasional di Istana Negara, Presiden menjelaskan bahwa potensi penggelembungan atau pengeluaran fiktif cukup besar di Indonesia, baik di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

“Ada empat hal saya titip kepada KPK, Kepolisian dan Kejaksaan untuk betul-betul melihat dan menangani secara serius. Pertama, kemungkinan penyimpangan atau potensi korupsi dalam hal pengadaan barang dan jasa,” kata Presiden di Jakarta, Senin (9/12/2013).

Kedua, kata Presiden, potensi korupsi dan penyimpangan dalam pengeluaran izin baik di pusat dan daerah. Menurut Presiden, di daerah yang dulu hampir tidak ada kasus terkait pemberian izin pun kini mulai ditemui kasus penyimpangan sebagai konsekuensi dari otonomi daerah.

Ketiga, kata Presiden, adalah potensi korupsi dalam penyusunan dan penggunaan dana APBN dan APBD serta keempat adalah potensi korupsi dan penyimpangan di perpajakan.

Sementara itu dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi dan Hak Asasi Manusia Internasional, Presiden Yudhoyono meluncurkan film dokumenter “Korupsi dan Kemiskinan” dengan durasi 12 menit yang menggambarkan strategi Pemerintah Indonesia dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi.

Bersamaan dengan film itu diluncurkan juga dua iklan layanan masyarakat untuk mengajak seluruh pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat luas untuk mendukung pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK).

Menurut Presiden, komitmen pemerintah dalam gerakan anti-korupsi dan upaya untuk memastikan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia sangat tinggi. Hal itu tidak terlepas dari dukungan seluruh warga Indonesia yang pada akhirnya memperlihatkan keseriusan Bangsa Indonesia di mata dunia internasional untuk bersama-sama mencegah dan memberantas korupsi dan upaya pemenuhan HAM di Indonesia.

Korupsi, tambah Presiden, memiliki konsekuensi langsung maupun tidak langsung terhadap tatakelola pemerintahan dan daya saing perekonomian nasional yang pada akhirnya menimbulkan kemiskinan. Kualitas hidup manusia merupakan salah satu inti dari hak asasi manusia.

Korupsi diyakini memiliki dampak negatif terhadap pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya khususnya hak atas pekerjaan, hak atas rasa aman bagi masyarakat, hak untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas perumahan, dan hak-hak warga negara yang lainnya yang seharusnya dijamin oleh negara sejalan dengan UUD 1945.

Makin Masif

Sekretariat Stranas PPK dalam keterangannya menyebutkan bahwa upaya pemerintah melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin masif dan sistematis, antara lain dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014.

Sebagai tindak lanjut dari peraturan presiden itu, presiden kembali mengeluarkan instruksi melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) yang isinya memuat secara rinci Aksi PPK yang harus dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah serta wajib melaporkan kemajuan pelaksanaannya secara rutin melalui sebuah sistem monitoring dan evaluasi yang dikelola oleh Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Dalam Perpres No. 55/2012 disebutkan bahwa ada enam strategi yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan visi Stranas PPK yaitu pencegahan, penegakan hukum, harmonisasi peraturan perundang-undangan, kerjasama internasional dan penyelamatan aset hasil tipikor, pendidikan dan budaya anti-korupsi serta mekanisme pelaporan.

Hari Anti Korupsi Internasional diperingati setiap tanggal 9 Desember di seluruh dunia. Di berbagai negara korupsi merupakan kejahatan luar biasa dengan aturan hukum yang khusus dan berat.(ant/bh)