Penetapan Tarif APBS Tunggu Keputusan Menhub

 

Penetapan Tarif APBS Tunggu Keputusan Menhub

Konsorsium pengelola Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) telah menetapkan tarif untuk aktivitas kapal. APBS yang dikelola PT APBS menetapkan tarif sebesar USD 0,40 untuk foreign board (kapal asing) dan Rp 1.000-1.500 untuk kapal domestik.

Direktur Utama PT APBS Heskiel Sasiang selaku pengelola konsorsium APBS, mengatakan tarif tersebut sudah dibahas dengan sejumlah asosiasi pengusaha di pelabuhan. Hasil dari pembicaraan tersebut akan dilanjutkan ke Kementerian Perhubungan untuk ditetapkan.

Heskiel menyebut penetapan tarif ini tergolong murah. “Hitungan ekonomisnya, freight yang dikirim pemilik barang bisa maksimal, dan harganya lebih murah. Jadi masih ada selisih harga yang bisa dihemat,” ungkap Heskiel dijumpai disela-sela kick off meeting revitalisasi APBS di Terminal Jamrud Utara, Jumat (18/7/2014).

Heskiel mencontohkan petikemas yang dikirim pasca revitalisasi bisa maksimal. “Bila selama ini pengiriman hanya setengah atau bahkan seperempatnya, setelah revitalisasi bisa full,” tegasnya.

Sebagai contoh kapal petikemas selama ini dengan kapasitas 20 ribu DWT, setelah pengerukan kapasitas kapal petikemas bisa mencapai 50 ribu DWT. Demikian juga dengan curah kering setelah direvitalisasi, mampu menampung kapal berkapasitas 90 ribu DWT.

Sementara penetapan tarif tersebut tidak berlaku bagi sejumlah kapal fasilitas publik. Seperti kapal penumpang, kapal militer, kapal negara, dan kapal pemerintahan dibebaskan dari tarif. “Penetapan tarif ini untuk kapal niaga,” tegasnya.

Sekretaris Umum DPC Indonesian National Shipowner Association Surabaya (INSA) Dwi Agus menyatakan perlu adanya pembahasan dengan anggota. “Kita bahas dulu, karena yang terbebani bukan shipping line (perusahaan pelayaran), tetapi pemilik barang. Seperti apa feedback yang didapat anggota INSA,” tegasnya.

Dia tidak menampik bila penetapan konsesi ini ada ditangan pengelola APBS. Sebab pemerintah seharusnya yang melakukan revitalisasi, tetapi tidak terwujud. “Justru pihak swasta yang merevitalisasi, dan itu saya anggap wajar menetapkan tarif,” tutupnya. (wh)