Pemprov Jatim Minta Perda Pelarangan Miras segera Disahkan

 

Pemprov Jatim Minta Perda Pelarangan Miras segera Disahkan

Peraturan Daerah (Perda) tentang Miras didesak segera disahkan. Desakan tersebut dilontarkan Pemprov Jatim. Pemprov juga siap bekerjasama dengan jajaran Polda Jatim untuk melakukan pengawasannya.

“Sebenarnya sudah ada regulasi yang mengatur peredaran maupun penjualan minuman keras di tempat umum. Namun sayangnya, masih saja ada pihak-pihak yang mengoplos miras yang memiliki kadar di bawah lima persen. Padahal mengonsumsi minuman itu merusak dirinya sendiri,” ujarnya Wakil Gubernur Jatim H Saifullah Yusuf di Surabaa, Senin (21/4/2014).

Di satu sisi, Provinsi Jatim memang belum memiliki perda minuman keras untuk mengantisipasi maraknya peredaran minuman haram itu. “Kuncinya memang penegakan hukum. Untuk itu Gubernur Jatim Soekarwo terus berupaya mencari payung hukum yaitu mendorong agar perdanya segera disahkan,” ujarnya.

Pihaknya menargetkan rancangan perda itu bisa disahkan tahun ini. Jika perda tersebut sudah disahkan, pihaknya memastikan bisa melakukan penegakan hukum terhadap miras. Namun, yang tak kalah penting adalah memperkuat regulasi di daerah-daerah.

Sambil menunggu disahkannya perda, pihaknya telah bekerjasama dengan jajaran Polda Jatim untuk memperkuat pengamanan dan pengawasan terhadap minuman keras termasuk dilakukannya razia di tempat-tempat dijualnya minuman dan memperketat produsen miras. Tak hanya itu, Pemprov Jatim juga memandang perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya miras.

Sebelumnya, korban tewas akibat menenggak miras oplosan di Jalan Sumber Waras Kalirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang yang terjadi Senin (14/4/2014) lalu hingga Jumat (18/4/2014) sudah bertambah sedikitnya menjadi sembilan orang. (kmf/wh)