Pemprov Jatim Dituding Lambat Tangani Luapan Kali Lamong

Pemprov Jatim Dituding Lambat Tangani Luapan Kali Lamong
Banjir di Pakal akibat luapan Kali Lamong. umar alif/enciety.co

Banjir yang terus merendam kawasan Surabaya dan Gresik dinilai imbas dari lambannya Pemprov Jatim dalam menangani luapan Kali Lamong. Bahkan, karena belum adanya inisiatif dari Pemprov Jatim, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melayangkan surat desakan ke Gubernur Jawa Timur, Soekarwo agar segera melakukan koordinasi untuk normalisasi Kali Lamong.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) Pemkot Surabaya, M. Fikser mengaku bahwa wali kota Surabaya telah melayangkan surat ke seluruh instansi terkait baik itu di daerah, regional, maupun nasional. Intinya, Pemkot Surabaya meminta agar berbagai stakeholder menjalin komunikasi dengan melakukan langkah konkret untuk menyelesaikan masalah luapan air Kali Lamong.

“Seperti yang kami jelaskan sebelumnya, terkait masalah banjir ini kami sudah mengirimkan surat ke Kementerian Pekerjaan Umum, Gubernur Jawa Timur, dan BBWS Bengawan Solo,” katanya saat ditemui di kantornya, Kamis (12/2/2015).

Layangan surat tersebut kata Fikser sebagai upaya Pemkot Surabaya untuk menyelamatkan warganya dari kerugian yang diterima setiap harinya akibat banjir yang mendera kawasan Benowo dan Pakal. Bahkan menurutnya, Wali Kota Surabaya juga sudah menyiapkan lahan-lahan yang sudah dibebaskan untuk digunakan tanggul jika sewaktu-waktu BBWS Bengawan Solo melakukan pengerukan sungai dan penguatan tanggul.

“Kami sudah membangun jalan untuk akses masuk alat berat agar bisa mengeruk sungai dan membuat tanggul. Tugas kami itu. Karena kami tidak punya hak untuk melakukan pengerukan sungai. Itu tugasnya BBWS dan Pemprov Jatim,” bebernya.

Langkah tersebut menurutnya sudah dilakukan Pemkot Surabaya setiap tahunnya. Artinya keseriusan Pemkot Surabaya untuk menyelamatkan warganya dari luapan air Kali Lamong ini sudah dilakukan sepanjang tahun. Sebaliknya, baik BBWS Bengawan Solo maupun Pemprov Jawa Timur belum melakukan tindakan konkret terkait hal ini.

“Intinya seperti kata Ibu Wali Kota, kami tidak ingin warga Surabaya terus-terusan menanggung kerugian. Selain bahaya dari penyakit, banjir juga melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat Surabaya Barat,” tegasnya. (wh)