Pemprov ingatkan Tugas Dan Kewenangan Pj Wali Kota Surabaya

Pemprov ingatkan Tugas Dan Kewenangan Pejabat PJ Wali Kota Surabaya
Himawan Estu Bagijo, Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur. foto: beritametro.co.id

Tugas Penanggung Jawab Wali Kota ada dua, yang pertama adalah menyelenggarakan pemilihan Wali Kota pada tahun 2015. Tugas yang kedua adalah menjalankan tugas dan kewajiban Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Hal tersebut diungkapkan oleh Himawan Estu Bagijo, Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, ketika dikonfirmasi oleh enciety.co,  Selasa (14/9/2015).

Terkait tugas yang kedua, dia mengutarakan jika PJ Wali Kota tidak diperbolehkan untuk memutasi pejabat atas inisiatifnya sendiri.

“Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2008, tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,” urai Himawan.

Dia mengimbuhkan, Penjabat PJ Wali Kota harus dapat melanjutkan kebijakan Wali Kota sebelumnya. “Penjabat harus melanjutkan program sebelumnya, karena dalam penggodokan kebijakan, Pemerintah memiliki mekanisme RPJMD (rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,” papar dia.

Kewenangan lain yang bisa dijalankan penjabat walikota berkaitan dengan  masalah perizinan. Ia menganggap, bahwa mengeluarkan perizinan merupakan masalah rutin. Sesuai persyaratan  prosedur karena adanya permohonan.

“Pemerintahan tak akan berjalan jika tidak ada kewenangan yang dimiliki Penjabat PJ Wali Kota, Penjabat Wali Kota esensinya sama dengan Wali Kota, hanya saja ada beberapa kewenangan yang dibatasi oleh PP No. 49 Tahun 2008 tersebut,” jelas dia.

Terkait segala kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan terbilang urgent, maka Pejabat PJ Wali Kota dapat mengambil keputusan.

“Namun, perlu digaris bawahi jika kebijakan tersebut harus didasari oleh koordinasi dan sepengetahuan dari Gubernur, hal tersebut juga telah tertuang didalam PP No. 9 Tahun 2008.” tandasnya. (wh)