Pemkot Tak Perpanjang Jadwal Pembagian Uang Stimulan Dolly

 

Pemkot Tak Perpanjang Jadwal Pembagian Uang Stimulan Dolly
Irvan Widyanto, Kepala Satpol PP Surabaya

Pemerintah Kota Surabaya menetapkan tak akan memperpanjang jadwal pembagian dana stimulan bantuan modal kepada para Pekerja Seks Komersial (PSK) dan mucikari eks lokalisasi Dolly dan Jarak. Ini sekaligus menegaskan bahwa pengembalian uang oleh sebagian PSK, Rabu (25/6/2014) lalu, tak akan berpengaruh terhadap program rehabilitasi kawasan Dolly-Jarak.

Kepala Dinas Sosial Surabaya Supomo mengatakan, ia tak mempermasalahkan apabila uang bantuan Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut dikembalikan. Karena hal itu merupakan hal individu.

 “Itu terserah mereka. Uang itu akan kami kembalikan ke pemerintah pusat,” katanya saat jumpa pers di Kantor Humas Pemkot Surabaya, Kamis (26/6/2014).

Jadwal pengambilan uang bantuan modal semula dilaksanakan sejak tanggal 19 Juni hingga 23 Juni. Kemudian diperpanjang hingga Kamis (26/6/2014).

“Kita tetap berpedoman pada deadline pembagian stimulan, yakni pada 26 Juni 2014. Tidak ada perpanjangan lagi. Dana yang tidak diambil akan dikembalikan ke Kemensos,” imbuh mantan Camat Kenjeran ini.

Kepala Satpol PP Surabaya Irvan Widyanto menyatakan, langkah-langkah yang ditempuh pemkot terkait upaya alih fungsi Dolly dan Jarak sejauh ini sesuai tahapan-tahapan yang telah direncanakan.

Ia membantah bila Pemkot Surabaya terkesan tak bertindak tegas menyikapi berbagai aksi penolakan di lapangan. Irvan mengungkapkan, selama ini pihaknya masih mengedepankan pendekatan persuasif dan menghindari konflik.

“Kita upayakan tetap menggunakan pendekatan preventif, persuasif, dan humanis. Sebisa mungkin tidak ada potensi konflik horizontal dalam upaya rehabilitasi kawasan lokalisasi Dolly dan Jarak. Tidak boleh ada korban dan tidak boleh ada yang dikorbankan. Itu keinginan Ibu Wali Kota,” paparnya.

Ditanya apakah diperlukan peraturan walikota (perwali) khusus atau surat keputusan (SK) yang mendasari proses rehabilitasi lokalisasi, Irvan menjawab perwali maupun SK tidak dibutuhkan. Pasalnya, pemkot memang tak pernah secara resmi membuka lokalisasi. (wh)