Pemkot Surabaya Perketat Pengawasan Peredaran Mamin

Pemkot Surabaya Perketat Pengawasan Peredaran Mamin

Kabag Humas Fikser, Kadinkes Febria Rachmanita, Kasatpol PP Surabaya Irvan Widyanto, Kabag Pemerintaha Eddy Chrisjanto memberikan keterangan pers di humas Pemkot Surabaya, Selasa (14/3/2017).

Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irvan Widyanto menegaskan, pengawasan terhadap mamin dilaksanakan secara masif dan serentak. Dia menegaskan, pihaknya sudah sering melakukan pengawasan terhadap jajanan tertentu yang diwaspadai mengandung bahan berbahaya.

Dan itu sesuai dengan Perda nomor 2 tahun 2014 pasal 27. “Pengawasan ini dilakukan berdasarkan tiga hal. Yakni karena adanya temuan di lapangan, laporan masyarakat dan juga uji lab,” jelas Irvan.

Untuk prosedur pengawasan nya, personel Satpol PP di kecamatan melakukan razia terhadap mamin yang dicurigai semisal dari warna nya, bau nya yang menyengat atau durasi kadaluarsa nya. Produk mamin yang diambil tersebut kemudian diserahkan ke Dinas Kesehatan untuk kemudian diuji lab.

“Begitu hasil uji lab nya keluar dan ternyata negatif, kami melakukan pengembalian per kecamatan. Kecuali yang barangnya dari awal sudah dibeli,” sambung Irvan.

Kabag Humas Pemkot Surabaya, Muhammad Fikser menambahkan, razia terhadap mamin sama sekali tidak berniat merugikan ataupun menjatuhkan sebuah produk mamin. Apalagi, razia dilakukan terhadap berbagai jenis mamin, bukan hanya satu produk.

“Kami hanya menjalankan peraturan. Kami concern nya itu pada perlindungan anak-anak dan masyarakat agar makanan yang dikonsumsi benar-benar aman. Jadi, kami tidak ada niat dan tidak ada keinginan untuk menjatuhkan siapapun. Apalagi, razia yang dilakukan tidak hanya pada produk (merk) tertentu,” jelas Fikser.

Selain menegakkan fungsi pengawasan, Pemkot juga melakukan pembinaan kepada pedagang untuk memperhatikan produk makanan/minuman yang dijual. Tujuannya, agar pedagang bisa mengetahui jenis mamin yang aman untuk dijual. Semisal adanya izin edar dan juga kedaluwarsa nya.

“Kami sudah melakukan pembinaan. Dan, masyarakat juga bisa curiga bila sebuah produk tidak ada izin edar,” jelas Febria Rachmanita. (wh)