Pemkot Surabaya Minta Tinjau Ulang Bagi Hasil PKB

Pemkot Surabaya Minta Tinjau Ulang Bagi Hasil PKB
foto:bisnis.com

Pemkot Surabaya mempermasalahkan pembagian hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pasalnya, pemkot bersikukuh pembagian hasil tidak sesuai dengan banyaknya kendaraan bermotor yang ada di Surabaya.

Sekkota Pemkot Surabaya Hendro Gunawan menyatakan, pemkot merasa PKB yang didapatkan terlalu kecil. Padahal seharusnya dengan peningkatan jumlah pemilik kendaraan di Surabaya dari tahun ke tahun, nilai PKB Surabaya harusnya lebih besar.

“Kita akan koordinasikan dengan pemprov terkait bagi hasil PKB ini. Kita berharap ada tinjau ulang lah,” tuturnya.

Saat ini, pemkot sedang berupaya mengumpulkan di kepolisian terkait data exixting pemilik kendaraan bemotor berplat L. Data tersebut yang nantinya menjadi acuan dalam menentukan bagi hasil PKB.

Hendro menegaskan, dengan persentase kendaraan Surabaya yang lebih mendominasi dari daerah lain, seharusnya Surabaya juga mendapatkan bagi hasil yang lebih banyak.

Berdasarkan data Satlantas Polrestabes Surabaya per akhir tahun 2014, pertambahan kendaraan di Surabaya per bulan sekitar 17 ribu. Dimana untuk kendaraan roda dua setiap bulan rata-rata bertambah sebanyak 13.441 unit. Dan untuk roda empat bertambah ssebanyak 4.042 unit.

Di sisi lain, berdasaerkan data Dispenda Surabaya, tahun 2013 untuk PKB Surabaya menerima Ro 180 miliar. Sedangan di tahun 2014 ada peningkatan PKB, akan tetapi hanya Rp 200 miliar.

Nilai tersebut menurut Hendro tidak riil dan perlu ada peninjauan ulang. “Memang sekarang ini adalah pemerataan pembagian pajak, akan tetapi yang perlu juga diperjuangkan adalah kesetaraan,” imbuh mantan Kepala Bappeko Surabaya ini.

Hendro menuturkan, begitu mendapatkan data dari kepolisian dan mengkaji data tersebut, pemkot akan segera melakukan komunikasi dengan pemerintah provinsi. Harapannya, pendapatan Surabaya dari PKB bisa meningkat dengan adanya pertambahan nilai bagi hasil.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Surabaya Yusron Sumartono menyatakan, selama ini pemerintah provonsi memiliki wewenang mengelola PKB. Dimana setiap daerah akan mendapatkan jatah 30 persen dari PKB di daerah tersebut. Sedangkan 70 persennya disetorkan ke pemerintah provinsi.

“Memang setiap tahun pendapatan PKB kita meningkat. Tapi yang perlu ditinjau adalah apakah kenikannya sudah sesuai pertambahan volume kendaraan di Surabaya,” pungkas Yusron. (wh)