Pemkot Surabaya Kaji Batasan Toko Modern

Pemkot Surabaya Kaji Batasan Toko Modern
Salah satu dari ratusan minimarket yang menjamur dan tak memiliki izin di Surabaya, Jumat (6/3/2015).

Menjamurnya berbagai jenis toko modern di Surabaya menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akhir-akhir ini, khususnya bagi sejumlah toko modern yang tak memiliki izin. Karena itu, Pemkot Surabaya untuk melakukan penelitian guna mengkaji batasan toko modern di Surabaya.

Diutarakan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Surabaya, Widodo Suryantoro bahwa saat ini jumlah toko modern dengan berbagai jenis mulai dari minimarket hingga swalayan sedang menjamur di Kota Metropolitan. Sayangnya, sampai saat ini, belum ada statistik perputaran uang dan dampak menjamurnya toko modern tersebut.

“Sebenarnya pasar itu tidak mengenal jarak. Apalagi saat ini telah dibuka perdagangan bebas dan sebentar lagi ada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) maka persaingannya bukan lagi antar kota tapi antar negara,” ungkapnya kepada enciety.co, Jumat (6/3/2015).

Namun, kata dia sampai saat ini belum ada penelitian tentang efek samping menjamurnya toko modern yang berdampak pada matinya toko kelontong.

“Sampai saat ini saya belum mendapatkan laporan di suatu kawasan Surabaya kios kelontong tutup gara-gara ada banyaknya toko modern. Maka itu kita butuh penelitian untuk mengungkap itu,” jelasnya.

Penelitian yang dimaksudkan Widodo mencakup batasan jumlah kebutuhan toko di suatu kawasan dengan cara mengukur daya beli masyarakat Surabaya. Selain itu, pihaknya juga berencana untuk melakukan penelitian apakah benar bahwa dengan banyaknya toko modern akan memberangus toko kelontong di Surabaya.

“Secara ilmiah hukum ekonomi kalau yang menawarkan semakin banyak maka permintaan juga akan semakin berkurang dan pendapatan juga semakin sedikit. Selama ini belum ada yang bisa membuktikan itu. Harusnya memang disensus,” terang dia.

Ke depan, Widodo menginginkan adanya pengarahan toko modern dengan syarat-syarat cakupan pasar dan masyarakat. Ini diperlukan kajian sosial ekonomi bersama beberapa pihak terkait seperti Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Disperdagin Surabaya tentunya. (wh)