Pemkot Surabaya Gelar Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi

Pemkot Surabaya Gelar Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menghadiri membuka acara sosialisasi pengendalian gratifikasi di Kantor Pemkot Surabaya, Kamis (4/5/2017). Foto:humas pemkot surabaya

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengimbau pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk bekerja dengan tulus dan tidak tergoda oleh hal-hal yang bisa menyeret ke masalah hukum. Terlebih, Pemkot Surabaya telah memberikan apresiasi yang lebih tinggi kepada pegawai, dibandingkan beberapa daerah lainnya.

Imbauan tersebut disampaikan wali kota ketika membuka acara sosialisasi pengendalian gratifikasi bagi pejabat eselon II, III dan IV (khusus camat dan lurah di Graha Sawunggaling, Lantai VI kantor Pemkot Surabaya, Kamis (4/5/2017).

Hadir dalam acara tersebut, Sekda Kota Surabaya Hendro Gunawan beserta asisten, Kepala Inspektorat Kota Surabaya, pejabat Organisasi Perangkat Daerah, camat dan lurah. Serta, Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Girih Suprapdiono.

“Saya tidak mau ada satupun (pegawai di Pemkot) yang terkena masalah. Saya tidak akan ragu untuk menindak (bila ada yang melakukan kesalahan). Kalau sudah diberhentikan bagaimana,” tegas Tri Rismaharini.

Risma menuturkan, dengan adanya acara ini, pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya bisa mendapatkan pencerahan dari Direktur Gratifikasi KPK perihal gratifikasi itu seperti apa sehingga pegawai Pemkot bisa tahu harus seperti apa untuk menyikapinya.

Wali kota menekankan, sejak 2010 silam, Pemkot Surabaya telah menerapkan e-government. Salah satunya adanya e-performance untuk pegawai Pemkot yang besarannya bahkan lebih besar dibanding pegawai di kota-kota lain. “Pemkot telah memberikan lebih. Tolong beri timbal balik dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Wali kota perempuan pertama di Pemkot Surabaya ini menegaskan, sebagai ‘pelayan masyarakat’, sudah seharusnya untuk bekerja sungguh-sungguh dan tulus, bukan bekerja karena mengharap jabatan dan imbalan. Terlebih bila melanggar aturan. Bila menjadi pegawai negeri sipil tetapi ingin mendapatkan penghasilan lebih dalam waktu cepat, dipersilahkan untuk keluar.

“Tolong jangan tergoda. Kalau mau pengen lebih ya keluar dari PNS. Saya percaya kita semua bisa melakukan yang terbaik untuk Surabaya,” sambung wali kota.