Pemkot Surabaya Buka Lowongan 168 Warga Eks Lokalisasi Dolly

Pemkot Surabaya Buka Lowongan 168 Warga Eks Lokalisasi Dolly
Warga eks Lokalisasi Dolly menghadiri acara pelatihan kewirausahaan di Kecamatan Sawahan, Rabu (10/9/2014).

Setelah menjaring lebih dari 100 tenaga kerja dari warga terdampak eks-Lokalisasi Dolly dan Jarak, Pemerintah Kota Surabaya kembali menyiapkan formasi khusus untuk warga di bekas lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara itu.

Asisten IV Sekkota Surabaya Eko Hariyanto bahkan telah mengundang 168 warga eks lokalisasi Dolly dan Jarak untuk diseleksi menjadi tenaga honorer di lingkup Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Surabaya.

“Ada 168 remaja dan bapak–bapak di kelurahan Putat Jaya yang kita undang jadi tenaga kerja harian. Ini sudah jalan-Nya, keikhlasan panjenengan telah membuka jalan,” kata Eko.

Eko menegaskan bahwa Pemkot Surabaya membuka pintu selebar-lebarnya bagi warga terdampak untuk bisa bekerja sebagai tenaga kerja harian di Pemkot Surabaya.

“Mereka akan bekerja di berbagai dinas seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Satpol PP, dan Bakesbanglinmas,” urainya.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) dan KB Surabaya, Nanis Chaerani menambahkan bahwa pihaknya sementara ini telah berkoordinasi dengan berbagai instansi SKPD. Menurutnya masih banyak SKPD yang sangat membutuhkan tenaga harian.

“Upaya kita memberdayakan mereka (warga terdampak) tidak harus dengan kompensasi uang. Tapi melalui pelatihan wirausaha dan penjaringan tenaga honorer di instansi pemerintah,” ujarnya.

Seperti halnya dengan program CSR bersama perusahaan swasta untuk pelatihan kewirasusahaan dinilai lebih efektif dibanding dengan memberi uang modal usaha secara tunai.

“Nantinya kami juga akan membekali mereka dengan cara membuat sepatu, membelikan mereka alat pembuat bakso, dan lainnya,” bebernya.

Di sisi lain, untuk menjaring potensi remaja dan bapak-bapak di eks Dolly dan Jarak itu, Nanis telah menyiapkan tambahan untuk personel Linmas dan Satpol PP Surabaya. “Kalau personel kan dibutuhkan fisik yang prima,” katanya.

Menurut dia, para pekerja honorer juga akan digaji sesuai dengan Upah Minimum Kerja (UMK) Surabaya, yakni Rp 2,2 juta per bulan. “Sesuai dengan UMK Surabaya,” jelasnya. (wh)