Pemkot Surabaya Beri Pelatihan Pekerja Konstruksi

Pemkot Surabaya Beri Pelatihan Pekerja Konstruksi

Guna mencegah terjadinya proyek molor di tahun 2014, Pemkot Surabaya berencana memberi pelatihan pekerja konstruksi. Itu dilakukan peningkatan kualitas para pekerja konstruksi turut mendorong tingkat penyelesaian pekerjaan fisik.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, tahun lalu, ada beberapa pekerjaan fisik tidak selesai sesuai kontrak. “Kebanyakan penyebabnya dari sisi kontraktor yang memang tidak bisa mengerjakan proyek tepat waktu,” ungkatnya, Kamis (2/1/2013).

Sebagai konsekuensinya, rekanan harus menerima kena blacklist. Data terbaru, 24 kontraktor masuk daftar hitam pemkot. Rinciannya, 27 rekanan DPU Bina Marga dan Pematusan dan 15 rekanan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Mereka dipastikan tak dapat ikuti lelang pekerjaan pada 2014 dan 2015. Kendati untuk data kontraktor yang masuk daftar hitam yang diumumkan melalui LPSE Surabaya, masih 23 rekanan kena blacklist.

Selain proyek tidak tuntas, dampak yang ditimbulkan pada serapan APBD. Kendati untuk serapan itu, Tri Rismaharini menegaskan jika angka serapan APBD 2013 masih dalam koridor bagus.

“Secara keseluruhan, serapan APBD Kota Surabaya sekitar 80 persen. Itu sudah cukup bagus. Daerah lain rata-rata berkisar 60 persen,” kata Risma.

Untuk itu, sambung dia, agar proyek di 2014 berhalan lancar, pemkot meyiapkan memberikan pelatihan yang mencakup para tukang, mandor hingga manajer proyek. Kendati begitu sanksi tegas tetap diberikan kepada rekanan yang dinilai lelet.

Selain peningkatan kualitas jasa konstruksi, sumber daya aparatur Pemkot Surabaya juga bakal lebih disiapkan. Sejumlah staf terkait akan diberi pelatihan khusus tentang perhitungan detail proyek. “Dengan metode itu, kata Risma nantinya setiap pengeluaran terkait pekerjaan bisa diketahui lebih rinci. Pertanggung jawabannya pun akan lebih cepat,” tegasnya.

Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan pembanguan kota merupakan suatu hal yang krusial. Apalagi pada 2014 besaran anggaran paket fisik di atas Rp 3 triliun. Jumlah itu naik signifikan bila dibanding tahun 2013 yang berkisar Rp 2 triliun.

“Oleh karenanya, pengelolaan pembangunan harus dipersiapkan secara matang,” tegas Risma.(wh)