Pemkot Surabaya Bakal Segel 512 Minimarket Ilegal

Pemkot Surabaya Bakal Segel 512 Minimarket Ilegal

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak tinggal diam terkait temuan ratusan minimarket yang tak berizin. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya membeberkan data dari total 667 minimarket yang berada di Surabaya, ternyata 512 di antaranya tidak memiliki izin.

Kepala Satpol Kota Surabaya Irvan Widyanto menegaskan bahwa saat ini sedikitnya terdapat 512 minimarket yang belum memiliki berbagai kelengkapan perizinan seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maupun izin gangguan HO. Di antaranya adalah Rajawali Mart sebanyak 9, Alfa Mart 229, Alfa Midi 30, Alfa Express 3, Indomaret 234, dan Circle K 7 minimarket.

“Sesuai asas kepatutan untuk itu kita berikan peringatan mereka (minimarket tak berizin) secara tertulis hingga tiga kali. Tiap peringatan berjarak tujuh hari sejak peringatan pertama hingga tiga minggu kemudian jika tetap tidak memiliki izin maka akan kami segel,” tegasnya saat melakukan pertemuan dengan DPRD di Balai Kota, Selasa (3/3/2015).

Sementara itu, Kabid Pengendalian Dampak Lingkungan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Surabaya, Novi Dirmansyah menjelaskan sebenarnya sebelum minimarket bisa mendirikan toko modern harus melalui empat tahapan. Di antaranya dengan mengurus izin kepemilikan dan penguasaan tanah untuk digunakan sebagai toko modern, lalu IMB termasuk kajian Sosial Ekonomi (Sosek), izin pengelolahan bangunan serta izin Gangguan HO, dan membuat komitmen untuk menjaga lingkungan.

“Ternyata keaadaan di lapangan justru berbeda. Jumlah minimarket semakin menjamur dengan jarak yang tak beraturan dan tentunya tak memiliki izin. Apalagi minimarket yang berada dalam rumah warga itu dipastikan tak memiliki izin,” ujar dia.

Padahal, imbuh Novi, jika pihak minimarket bersedia melengkapi seluruh persyaratan sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2010 tentang Izin Gangguan HO maka pengurusan perizinan hanya membutuhkan 15 hari. “Kita observasi dulu apakah kelengkapan berkas sesuai dengan keaadaan di lapangan,” tambahnya.

Karena saking banyaknya minimarket yang mulai menjamur Irvan menyambung pembicaraaan dengan merencanakan membentuk satgas pengendalian terhadap pendirian minimarket. Satgas tersebut dibentuk gabungan terdiri dari berbagai instansi seperti Dinas Perdagangan, Badan Lingkungan Hidup, dan Satpol PP Kota Surabaya.

“Nanti kan sudah bisa dilihat peruntukan minimarket itu seperti apa operasionalnnya? Kalau tidak segera mengurus izin kami akan menyegel dengan menutup operasional minimarket tersebut,” tegasnya.

Di saat yang sama, Kepala DPRD Kota Surabaya, Armuji pun mendukung tindakan penyegelan yang direncanakan pihak Pemkot Surabaya ini. Menurut dia, masalah ini sudah sejak lama terjadi dan dia pun yakin bahwa ada banyak minimarket yang tak memiliki izin.

“Sejak saya menjadi anggota dewan, minimarket selalu menjadi masalah klasik ketika hendak ditertibkan. Para pengusaha selalu membenturkan kita dengan urusan kemanusiaan ketenagakerjaan yang akan menganggur. Tapi mereka (pengusaha) sendiri tidak punya niatan baik dengan mengurus izin,” sambungnya.

Sementara itu, Pakar Hukum dari Universitas Airlangga Surabaya, Prof Y. Sogar Simamora menilai, tindakan penyegelan terhadap minimarket yang tak berizin perlu dilakukan. Namun dia tetap mengingatkan kepada Pemkot Surabaya agar memperhatikan karyawan yang dipekerjakan oleh pihak minimarket.

“Itu (karyawan) jumlahnya kan banyak. Kalau dari 512 minimarket tersebut ditutup, harus dipikirkan juga nasib karyawannya,” ujarnya. (wh)