Pemkot Jajaki PT KAI Operasikan MRT Surabaya

 

Pemkot Jajaki PT KAI Operasikan MRT Surabaya

Megaproyek Mass Rapid Transit (MRT) Surabaya resmi didanai secara penuh oleh pemerintah pusat. Rencananya, pembiayaan megaproyek senilai Rp 8,8 triliun itu menggunakan dana sektoral Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemerintah Kota Surabaya selanjutnya akan menjajaki kemungkinan kerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Sekkota Surabaya Hendro Gunawan mengatakan, pihaknya akan berkonsultasi ke Kementerian Perhubungan. “Insya Allah kita konsultasi ke kementerian mengenai kepastian pengalokasian dana. Karena pelaksananya di Kemenhub,” ujarnya di Balai Kota, Jumat (25/4/2014).

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, kata Hendro, pun dijadwalkan bertemu dengan Direktur Utama PT KAI Ignatius Jonan. Ia mengatakan, pemkot tengah menjajaki kemungkinan BUMN yang berpusat di Bandung itu untuk menjadi operator sekaligus penyedia. “Karena mereka BUMN, duitnya juga ada. Mereka juga punya keleluasan untuk mengelola MRT,” ujarnya.

Mantan Kepala Bappeko itu menegaskan, berbagai macam upaya dilakukan karena MRT adalah proyek yang amat penting bagi warga kota. “Buat pemkot, public transportation is a must. Kita tekankan itu,” tegasnya. Makanya, pemkot mempelajari beberapa opsi untuk memastikan opsi mana yang terbaik.

Menurut dia, PT KAI dijajaki karena dipandang berpengalaman dalam transportasi berbasis rel. “Pertama, mereka sudah punya pengalaman. Kedua, mereka BUMN, artinya di-support oleh negara,” ungkapnya.

Namun, Hendro menambahkan bahwa siapapun yang berminat terhadap MRT Surabaya tetap melalui proses pengadaan. “Konsepnya tetap ada beauty contest. Kalau nanti ditemukan investor swasta lebih baik, tetap harus di-compare mana terbaik. Begitu juga dengan PT KAI,” ujarnya.

Sedikitnya, lanjut Hendro, terdapat 3 unsur yang menjadi penilaian saat beauty contest atau proses lelang. “Yang pertama coverage. kemudian keandalan, dan terakhir kemampuan membayar alias willingness to pay. Kalau itu terpenuhi dan layanannya terbaik, siapapun silakan,” tukasnya.

Selain kepastian alokasi dana untuk pembangunan, pemkot akan terus mengawal kepastian waktu kapan dana dari pemerintah pusat akan turun.  Sebab, sebagai pemberi dana, Kemenhub lah yang menentukan kapan tahapan selanjutnya akan dilaksanakan. Di antaranya prakualifikasi dan beauty contest atau e-procurement.(wh)