Pemimpin Baru Indonesia Harus Melakukan Rekonsiliasi Keuangan

 

Pemimpin Baru Indonesia Harus Melakukan Rekonsiliasi Keuangan

Utang abadi Indonesia sebesar Rp 640 triliun sejak tahun 2003 menjadi momok tersendiri. Utang tersebut merupakan warisan dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) 2003 dan diperkirakan mencapai Rp 3.000 triliun pada 2033 mendatang. Beban warisan utang ini mendorong pemerintah yang baru harus berani menuntaskan kasus ini.

“Pada semester kedua nanti, jangan ada lagi cerita soal obligasi rekapitulasi kepada pihak perbankan, karena mereka sudah banyak diuntungkan. Pemerintah yang baru yang akan terbentuk pada Pilpres 2014 agar melakukan rekonsiliasi keuangan nasional pada masa mendatang,” ujar Sekretaris Jenderal Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI) Sasmito Hadinegoro di Graha Kadin Jatim, Kamis (26/6/2014).

Sasmito menegaskan, membelitnya utang BLBI tersebut, menyebabkan negara harus membayar bunga obligasi sebesar Rp 600 triliun. Angka yang cukup fantastis dan sangat besar dibanding subsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji.

Di membandingkan pada periode Orde Baru 60 persen dari dana APBN terserap untuk pembangunan, sedang 40 persen untuk belanja birokrasi. Saat ini, sekitar 85 persen untuk belanja birokrasi termasuk untuk membayar bunga BLBI dan sisa 15 persen digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

“Kita harus mengembalikan kondisi ini. Uang rakyat bukan untuk menyubsidi konglomerat,” tegasnya.

Sasmito menampik pandangan ini berkaitan dengan kepemimpinan tahun 2003. Tetapi sejauh ini tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas terbitnya Surat Utang Negara dan revitalisasi BUMN yang berujung penjualan aset negara.

Ia juga menegaskan, pemerintah kedepan haruslah orang yang berani mengungkap di balik warisan hutang negara. Setidaknya harus berani menolak arahan pihak-pihak asing yang menggerogoti aset negara. (wh)