Pemeritah Papua Minta Bagian 10 Persen Saham Freeport

Freeport
Pemerintah daerah (Pemda) Papua menyatakan keinginan untuk memiliki 10 persen saham di PT Freeport Indonesia. Kepemilikan saham itu akan dibicarakan lebih lanjut dengan pemerintah pusat. Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan Papua harus mendapatkan porsi yang lebih baik dalam kepemilikan saham di Freeport. Pasalnya, di Papua terjadi ketertinggalan yang luar biasa dengan angka kemiskinan mencapai 31 persen. Diharapkan kepemilikan saham itu mampu menekan angka kemiskinan. “Kami menawarkan 10 persen sekian persen untuk daerah. Tapi kami belum membahas itu bersama pemerintah pusat,” kata Lukas di Jakarta, Jumat (6/2/2015).
Sementara itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menegaskan prinsip keseluruhan divestasi yakni pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus dapat menikmati manfaatnya. “Aspirasi masyarakat daerah harus diakomodasi,” katanya.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 tahun 2014 menyatakan divestasi saham untuk kegiatan penambangan bawah tanah sebesar 30 persen. Mengacu pada peraturan itu, maka divestasi Freeport sebesar 30 persen. Saat ini pemerintah sudah memiliki saham sebesar 9,36 persen.
Mengacu pada ketentuan peraturan itu, maka Oktober mendatang Freeport harus melepas 20 persen kepemilikan sahamnya. Artinya, saham yang ditawarkan sebanyak 10,64 persen, sedangkan 10 persen saham sisanya dilepas dalam jangka waktu lima tahun ke depan. (bst)