Pemerintah Wajib Impor Perketat Impor Ponsel China

Banjir Ponsel China, Pemerintah Wajib Perketat Impor
foto:beritateknologi

Impor ponsel, terlebih ponsel China, volumenya terus meningkat. Pada 2013 jumlahnya sudah mencapai 53,4 juta unit dengan nilai USD 1,829 miliar. Angka ini jauh melonjak dibanding tahun 2010 yang volumenya mencapai 40,5 juta unit dengan nilai USD 1,526 miliar.

“Itu baru ponsel yang diimpor secara legal, yang ilegal juga lebih banyak,” ujar Direktur Public Trust Institue, Hilmi Rahman Ibrahim.

Hilmi berharap pemerintah bisa lebih memperketat impor ponsel. Jika tidak, dikhawatirkan akan semakin sulit menggaet investor membangun pabrik ponsel di Tanah Air.

Dilihat dari negara asal, menurut Hilmi, impor ponsel China paling terbanyak, yaitu 37 juta lebih atau 85 % dari total impor tahun 2013.

Sementara dari sisi harga, impor ponsel didominasi oleh low end product dengan harga di bawah Rp 1 juta (80,7 %), harga antara Rp 1 juta – Rp 2,5 juta (12,9 %), harga antara Rp 2,5 juta – Rp 5 juta (3,7 %), dan di atas Rp 5 juta (2,6 %).

Meskipun merknya bermacam-macam, menurut Hilmi pasar ponsel di Tanah Air didominasi oleh ponsel China dengan harga yang semakin murah atau terjangkau.

Hilmi menyimpulkan, negara-negara maju penghasil ponsel mengalihkan lokasi produksinya ke negara lain dengan mempertimbangkan aspek kemudahan investasi, lebih efisien, dan kelangsungan bisnis jangka panjang.

“Inilah yang harus kita rebut, dengan mendorong pemerintah memperketat aturan impor ponsel agar para produsen mau berinvestasi di Indonesia yang jumlah pasarnya tidak perlu diragukan,” papar Hilmi.

Hilmi juga khawatir jika Indonesia akan semakin bergantung pada impor ponsel, terutama ponsel China, jika tidak ada pembatasan yang ketat dari pemerintah. Padahal, industri ini termasuk jenis padat karya yang bisa diproduksi di dalam negeri, meskipun sebagian bahan bakunya harus diimpor dari negara lain.

Selain impor resmi, impor ponsel secara ilegal saat ini jumlahya juga jauh lebih besar. Hilmi mengingatkan agar pemerintah segera melakukan pengendalian impor, di antaranya dengan menerapkan ketentuan pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI), dan stikerisasi dengan maksud memberantas peredaran impor ilegal. (lp6/wh)