Pemerintah Tertibkan Pelanggan Listrik Bersubsidi

Pemerintah Tertibkan Pelanggan Listrik Bersubsidi
Wakil Gubernur Jatim Gus Ipul memberikan sambutan dan paparan singkat pada acara sosialisasi dan forum diskusi Subsidi Tepat Sasaran. foto: beritalima.com

Kementrian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) dan PT PLN dibantu Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLKI) dan Komisi Pelayanan Publik (KPP) sedang merumuskan langkah untuk menjaga ketahanan energi listrik. Salah satunya, melalui penertiban pelanggan listrik yang bersubsidi, dalam hal ini pelanggan listrik dengan daya 450 watt dan 900 watt.

Ini lantaran sesuai aturan yang berlaku, subsidi listrik diberikan kepada pelanggan segmen warga miskin. Tapi kenyataannya, subsidi ini banyak juga diminati kalangan menengah atas.

Wakil Gubenur Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebutkan, bila jumlah warga miskin di Jatim mencapai 4 juta jiwa.  “Mereka tentunya sudah masuk sebagai pelanggan listrik bersubsidi. Tapi apakah ada warga menengah ke atas yang masuk menggunakan listrik subsidi ini, memang perlu ditertibkan, demi keadilan maupun penghematan energi di masa mendatang,” kata Gus Ipul, saat membuka diskusi umum “Subsidi Tepat Sasaran”, di Dyandra Convention Center, Surabaya, Rabu (7/10/2015).

Dari data yang dimiliki PT PLN (Persero) Distribusi Jatim, pelanggan listrik di Jatim mencapai 9,8 juta. Dari jumlah itu, 8 juta pelanggan, menggunakan daya 450 watt dan 900 watt yang disubsidi.

Manager Komunikasi dan Bina Lingkungan PT PLN Distribusi Jatim, Pinto Raharjo, menyebutkan, 8 juta pelanggan itu terbagi menjadi 4,5 juta pelanggan 450 watt dan 3,5 juta pelanggan 900 watt.

“Sementara kalau yang diungkapkan Pak Wagub tadi warga miskin di Jatim tercatat 4 juta, berarti 50 persen lainnya, tidak termasuk yang bisa menggunakan listrik subsidi,” jelas Pinto, yang juga hadir di acara itu.
Subsidi pada pelanggan 450 watt dan 900 watt ini, ada pada harga per kilo watt (kwh). Bila harga rata-rata per kwh normalnya, Rp 1.050, maka bagi pelanggan 450 watt, hanya dikenakan harga Rp 405 per kwh. Sedangkan pelanggan dengan daya 900 watt, dikenakan harga Rp 615 per kwh.

Sedangkan bagi pelanggan diatas 1.300 watt juga dibebankan tambahan biaya jaringan dan infrastruktur dalam per-kwh-nya. Yaitu Rp 1.352 per kwh, lebih tinggi dibanding harha normal.

Untuk penertiban, PLN, YLPK, KPP dan Dinas ESDM Jatim, duduk bersama untuk merumuskan dan melihat upaya apa yang bisa dilakukan agar pelanggan listrik subsidi ini tepat sasaran. Menurut Pinto, PLN tidak bisa merumuskan sendiri, mengingat indikator kemiskinan bagi pelanggan, berbeda-beda antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga survey pemerintah lainnya. “Kami memilih menunggu regulasi pemerintah saja untuk menertibkan. Kami lebih melihat perlunya ke pendekatan persuasif, misalnya pelanggan yang memiliki alat elektronik dengan kebutuhan daya tinggi, seperti AC atau penanak nasi jenis magic com, untuk segera pindah daya,” jelas Pinto.

Karena hingga saat ini, regulasi penyalahgunaan subsidi listrik belum ada. Sehingga sanksi atau apapun yang dikenakan ke pelanggan belum ada.

Salah satu upaya PLN sendiri, juga memberikan kemudahan tambah daya bagi pelanggan yang sudah naik kelas. Diantaranya pelayanan secara gratis. Seperti yang pernah dilakukan sebelumnya. Apalagi saat ini, tarif listrik juga turun, akibat dampak harga minyak dunia yang turun.

Dalam kesempatan yang sama, Pakar Statistik yang juga dosen ITS Kresnayana Yahya, mengatakan, subsidi listrik saat ini memang kurang tepat sasaran. Karena saat ini banyak masyarakat yang sudah mulai membiayai gaya hidupnya, bukan lagi kebutuhannya.

“Sekarang sudah banyak rumah yang memiliki lebihbdari satu televisi, lebih dari satu AC. Ini tandanya mereka sudah membiayai gaya hidupnya, bukan kebutuhannya. Masa gaya hidup harus disubsidi pemerintah,” jelas Kresnayana.

Sebenarnya, biaya listrik warga itu hanya tiga persen dari seluruh total biaya yang harus dikeluarkan setiap bulan. “Coba ditelusuri banyak rumah tangga yang sudah kena pajak karena memiliki barang-barang yang tidak bergerak. Ini indikasi bahwa mereka sudah tidak layak disubsidi,” lanjutnya.

Karena itu, Kresnayana menyarankan agar PLN melakukan validasi data warga miskin yang berhak mendapatkan subsidi. Selain itu, PLN juga harus bisa menerapkan aturan-aturan yang jelas.

“Misalnya pemilik kos-kosan tidak boleh per kamar dikasih meteran dengan daya 450 watt. Mereka hanya mau liatrik murah dan menikmati subsidinya,” pungkasnya. (wh)