Pemerintah Susah Rumuskan Aturan e-Commerce

 

Pemerintah Susah Rumuskan Aturan e-Commerce

Kementerian Perdagangan menyatakan masih kesulitan merumuskan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 7/2013 tentang Perdagangan terutama terkait dengan perdagangan elektronik atau e-commerce.

Hal itu ditegaskan Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2014). “Ini merumuskannya susah. Kalau dia perusahaan Indonesia, yang beli orang Indonesia dan pakai pembiayan bank Indoenesia, mudah ngawasinnya,” ujarnya

Sedangkan yang dihadapi saat ini, lanjut dia yaitu banyaknya kepentingan dalam sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang e-commerce.

E-commerce itu kan borderless. Misalnya provider (perusahaannya) banyak berlokasi di Hungaria, kemudian menggunakan pembiayaan dari Dubai, barangnya dari Vietnam dan dibeli orang Indonesia. Ini bagaimana caranya penegakkan hukumnya kalau terjadi pelanggaran,” jelas Bayu.

Dia juga mengungkan kendala lain, yaitu terkait perkembangan teknologi sehingga dalam menjalankan bisnis e-commerce, sesorang hanya membutuhkan smartphone, sehingga tidak memiliki kejelasan soal lokasi perusahaan dan dasar hukumnya.

“Ini kan kedudukannya nggak ada. Bagaimana kami verifikasi itu toko apa? Tapi bukan berarti kita mundur. Sekarang sedang kami minta best practise dari negara-negara maju, karena negara maju pun masih mengalami kesulitan,” kata Bayu.

Meski demikian, Bayu menegaskan, pemerintah lewat Kementerian Perdagangan tetap pada prinsip melakukan perlindungan terhadap pengusaha dan konsumen e-commerce Indonesia.

“Kami akan perjuangkan. Secara prinsip, akan kami lindungi kepentingan pelaku e-commerce dan konsumen Indonesia dari praktek e-commerce yang tidak benar. Mungkin nggak cukup hanya dengan Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan), jangan-jangan harus dengan Perpres (Peraturan Presiden),” tandasnya. (lp6/wh)