Pemerintah Sepakat Tekan Impor BBM

 

Pemerintah Sepakat Tekan Impor BBM

Bank Indonesia (BI) dan jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu II menggelar rapat tertutup terkait tekanan ekonomi nasional yang harus diatasi pada sisa pemerintah periode ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan pemerintah sepakat salah satu tekanan yang mendesak dari sektor migas untuk segera diatasi yaitu soal impor bahan bakar minyak (BBM).

“Tadi kami rapat koordinasi dengan menko perekonomian dan gubernur BI dengan seluruh jajarannya. Koordinasi ini tentu membahas fiskal dan moneter. Nah dari sektor saya, terlihat di situ bahwa memang yang paling berat sekarang dalam ekonomi kita adalah tekanan dari impor minyak,” ujarnya di Kantor BI, Jakarta Pusat, Jumat (4/6/2014).

Jero mengakui masalah impor ini memang menjadi tugas besar bagi pemerintah karena jumlahnya terus meningkat pesat.

Nah tentu ini disebabkan oleh kemajuan ekonomi kita, karena ekonominya maju, rakyatnya maju, sehingga perlu bbm lebih banyak, semua beli motor, beli mobil, kan begitu, listrik juga naik kebutuhannya,” tutur dia.

Dia mengusulkan untuk menaikkan peran dari energi baru dan terbarukan seperti memaksimalkan penggunaan batubara yang dapat dipasok dari dalam negeri sehingga tidak perlu impor.

“Kita punya sendiri. Energi baru dan terbarukan kita punya dari dalam negeri. Jadi yang dalam negeri dalam negeri ini kita naikkan, kita angkat, kita jadikan semua, maka pasti nanti di masa depan impor minyak turun. Dan itu akan selamat negara kita,” jelasnya.

Selain itu, juga dengan melakukan pengaturan pada pasokan gas yang selama ini digunakan untuk domestik dan ekspor.

“Komposisinya sedang kami atur sehingga yang domestik lebih besar. Nah untuk ekspor, harganya juga harus bagus,” kata dia.

Dia mencontohkan, jika dulu Indonesia menjual gas ke Fujian, China dengan harga yang murah karena ada gap dengan harga minyak yang standarnya ditentukan oleh Japan Growth Cocktail, saat ini telah berhasil melakukan renegosiasi sehingga dari ekspor gas tersebut memberikan pemasukan kepada negara hingga Rp 250 triliun hingga 2034.

“Jadi 20 tahun dari sekarang sejak 2014, kita akan dapat income total Rp 250 triliun. Itu hasil jualan gas dari tangguh yang selama ini kita dapatnya sedikit karena harganya dipatok. Jadi itu mempengaruhi ekonomi kita kedepan, tentu pemerintahan kita dapat 6 bulan, dan pemerintahan yang baru dapat semuanya. Tiap taun akan signifikan jumlahnya,” tandas dia. (lp6/ram)