Pemerintah Perlu Percepat Pembangunan Bandara

Pemerintah Perlu Percepat Pembangunan Bandara

Kepala Otoritas Bandara Wilayah III M. Alwi mendesak pembangunan beberapa bandara di Wilayah III. Yakni, Bawean, Notohadinegoro (Jember), Blimbingsari (Banyuwangi), Trunojoyo (Sumenep), Adi Sumarmo (Solo), dan Adisucipto (Jogjakarta). Beberapa bandara ini diharapkan bisa menjadi hub atau pendamping Bandara Juanda yang saat ini sudah overload.

Alwi mengakui tidak mudah untuk mengembangkan dan membangun bandara baru. “Masalah itu bisa karena faktor demand dan volume penumpang. Tetapi dengan mendorong pembangunan bisa menumbuhkan perekonomian daerah,” katanya.

Pria kelahiran Madura itu menyebut, bandara Jember yang dijadwalkan beroperasi bulan ini, diharapkan bisa memecah kepadatan penumpang di bandara terdekat seperti Juanda dan Abdul Rachman Saleh (Malang).

Pun Bandara Notohadinegoro yang sudah lama dibangun, tapi tidak beroperasi lantaran tidak ada pemisah antara bandara dengan pemukiman. Kelayakan yang dimiliki adalah panjang runway (landasan) yang mencapai 1.565 meter dan fasilitas ruang tunggu penumpang sudah memadai.

“Notohadinegoro saat ini baru bisa menerima pesawat jenis ATR 72-600, tetapi dari sisi kelayakan lain, bandara ini cukup layak untuk beroperasi dalam waktau dekat,” tegasnya. Bukan tidak mungkin bandara ini kedepannya bisa melayani pesawat yang lebih besar dari jenis ATR.

Sementara untuk bandara di Bawean saat ini belum ada kejelasan penyelesaiannya. Padahal potensi yang dimiliki bandara Bawean sangat dibutuhkan. Sebab, warga di bawean kerap terjebak ombak di Laut Jawa.

Alwi menyebut runway di Bawean panjangnya baru 900 meter. “Sudah diprogramkan pembangunan runway hingga 1.200 meter, agar pesawat yang masuk bisa sedikit lebih besar. Minimal pesawat jenis ATR bisa masuk,” lanjutnya.

Otoritas Bandara menegaskan posisinya bukan sebagai regulator, tapi sebagai pengawas operasional penerbangan. Masalah pembangunan merupakan wewenang pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Tetapi peran pemerintah daerah dibutuhkan guna meningkatkan perekonomian daerah. (wh)