Pemerintah Panggil Big Bos Newmont

 

Pemerintah Panggil Big Bos Newmont

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengatakan, pihaknya akan memanggil bos besar PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Ini dilakukan menyusul Newmont yang mengajukan gugatan arbitrase internasional kepada pemerintah Indonesia.

“Saya minta wakil menteri untuk memanggil Newmont, kalau perlu Newmont yang di Amerika, big bos-nya,” kata Jero di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (8/7/2014).

Alasannya, kata Jero, berkaca pada Freeport yang lebih dulu sepakat mengenai renegosiasi, saat bicara dengan CEO-nya, masalah tak selesai.  “Lalu kami panggil ownernya, setelah kami panggil mereka, ownernya mengerti,” kata dia.

Berbeda dengan Freeport, kata Jero, bos besar Newmont ini akan diajak berunding mengenai arbitrase dan renegosasi. Sebelumnya, pemerintah memberi kesempatan kepada Newmont untuk segera mencabut gugatannya di pengadilan arbitrase internasional, terkait pemberlakukan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) yang melarang ekspor produk tambang mentah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung, menyatakan jika Newmont tidak segera mencabut gugatannya terhadap Pemerintah RI, pemerintah tidak segan-segan untuk bersikap tegas yang pada akhirnya dapat merugikan perusahaan tambang itu.

Sebagai informasi, Newmont menggugat pemerintah karena memberlakukan pelarangan ekspor mineral mentah. Hal itu, dinilai tidak sesuai dengan kontrak karya. “Dalam hal ini, persiapan-persiapan oleh pemerintah Indonesia, termasuk koordinasi antarkementerian, terkait dengan langkah-langkah hukum yang akan diambil oleh pemerintah Indonesia telah dilakukan,” ujar Chairul di Jakarta.

Menurut CT –sapaan Chairul Tanjung–, pemerintah merespons keras gugatan ke arbitrase internasional ini. NNT dianggap tidak menunjukkan itikad baik dengan mengajukan gugatan kepada pemerintah di tengah-tegah proses renegosiasi dilakukan. Namun, sebagai penggerak roda perekonomian suatu negara, pemerintah tetap memperhatikan iklim investasi.

“Oleh karenanya, kami masih membuka kesempatan kepada Newmont sekali lagi agar kembali kepada perundingan untuk menyelesaikan kesepakatan yang ada, sesuai dengan UU Minerba yang ada, dan juga terkait dengan PP Nomor 9 tahun 2014 yang ada, dan mencabut gugatan arbitrase tersebut,” kata CT. (vva/ram)