Pemerintah Masih Dukung Pilkada Langsung

 

Pemerintah Masih Dukung Pilkada Langsung

Sikap pemerintah terkait polemik Rancangan Undang-Undang (RUU) pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akhirnya masih belum berubah. Pemerintah  dipastikan tetap mendukung pelaksanaaan Pilkada langsung. Baik untuk pemilihan bupati, wali kota dan gubernur.

“Sikap terakhir pemerintah masih mendukung pemilihan secara langsung baik untuk pemilihan gubernur, maupun pemilihan bupati dan wali kota,” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan.

Aturan perubahan sistem Pilkada tengah dibahas antara pemerintah dengan DPR. Mulanya pemerintah menawarkan opsi agar pemilihan bupati dan wali kota dipilih lewat jalur parlemen, namun tetap mempertahankan sistem pemilihan langsung untuk gubernur. Dalam perjalanannya, sejumlah fraksi memunculkan opsi lain untuk menggunakan mekanisme parlemen, baik untuk pemilihan gubernur, wali kota maupun bupati. Usulan itu diajukan partai pengusung Koalisi Merah Putih seperti Gerindra, PAN, PPP, Golkar, PKS dan Demokrat.

Masih menurut Djohermansyah, tiga opsi itu sama-sama berpeluang disetujui. Jika opsi pemilihan langsung yang dipilih, pemerintah bersama DPR akan membuat sejumlah aturan penyesuaian, salah satunya tentang besaran biaya kampanye. Para kandidat juga akan menjalani uji publik melalui panitia seleksi.

Akan tetapi, bila opsi pilkada tak langsung yang disetujui, penyesuaian itu akan terlihat dari penguatan fungsi pengawasan baik yang dilakukan publik maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Apabila ada transaksi jual-beli suara maka akan ditindak,” tegas dia. (tmp/ram)