Pemerintah Harus Segera Tuntaskan Polemik Pelabuhan Cilamaya

Pemerintah Harus Segera Tuntaskan Polemik Pelabuhan Cilamaya
foto;antara

Pemerintah didorong segera menuntaskan rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya, di Jawa Barat yang kini menjadi polemik lantaran keberatan yang disampaikan oleh PT Pertamina.

Ketegasan pemerintah sangat diperlukan, agar rencana pembangunan infrastruktur yang telah disiapkan tidak menjadi sekadar wacana, khususnya prasarana pelabuhan yang turut menunjang akses transportasi penumpang dan barang.

PT Pertamina keberatan dengan rencana pembangunan Pelabuhan Cimalaya, yang menilai keberadaan pelabuhan tersebutt dapat mengancam operasional blok migas Offshore North West Java (ONWJ).

Pengamat industri maritim dari ITS Saut Gurning menilai, perlu ada persamaan persepsi serta koordinasi antarpihak terkait yang saling menguntungkan.

“Pembicaraan perlu dimulai dari pimpinan tinggi Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Bahkan, bukan tidak mungkin Presiden Joko Widodo yang turut memutuskan kelangsungan proyek ini,” kata Saut di Jakarta, Minggu (29/3).

Diakuinya, dalam rencana pembangunan proyek Pelabuhan Cilamaya, khususnya terkait keberatan PT Pertamina kepada Kementerian Perhubungan, terdapat dua kepentingan yang harus diperhatikan.

Pertama, kegiatan pengolahan kilang yang harus dijaga, lalu yang kedua, pembangunan infrastruktur Pelabuhan Cilamaya yang menjadi opsi dari pemerintah agar stakeholder memiliki pilihan akses menuju pelabuhan, tetap berjalan.

“Wilayahnya memang harus dibagi, kalaupun secara teknis harus overlapping, ya tetap dikoordinasikan dan disinergikan,” kata dia.

Saut memahami kekhawatiran PT Pertamina terkait lokasi pelabuhan yang berdekatan dengan terminal migas, hal ini dapat disikapi dengan pilihan proteksi dan adaptasi teknologi.

“Selama ini, hampir semua pelabuhan umum utama Indonesia selalu ada terminal migas dan juga terminal kontainer? Liat saja di Priok, Perak, Belawan dan lainnya. Jadi, secara teknologi bisa diadaptasi,” katanya.

Diperlukan sikap bijak dari seluruh pihak terkait untuk mewujudkan infrastruktur penunjang perekonomian masyarakat, tanpa harus saling merugikan. “Disinilah peran pemerintah dibutuhkan, tidak bisa pemerintah juga sepenuhnya melepas investasi kepada pihak swasta, khususnya asing,” katanya.

Ketua Umum Indonesia National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, pelabuhan Cilamaya sangat dibutuhkan, bahkan ini mendesak dibangun ntuk mendorong akselerasi industri di barat Pulau Jawa dan menurunkan biaya logistik menjadi 19 persen seperti yang ditargetkan Presiden Jokowi.

“Aliran logistik di barat pulau jawa sudah saatnya dipecah agar tidak terkonsentrasi hanya di Pelabuhan Tanjung Priok,” kata dia.

Terkait polemik pembangunan Cilamaya, ia melihat merintah sudah mengambil jalan tengah dengan menggeser lokasi proyek Pelabuhan Cilamaya hingga sejauh 3 km untuk mengakomodasi semua pihak.

“Bahkan, pihak JICA sendiri sudah mempelajari cukup lama bahkan lebih dari 4 tahun, dan pemerintah juga sudah membuat tim independen. Keputusan pemerintah untuk melanjutkan proyek tersebut dengan menggeser sejauh 3 km, seharusnya bisa diterima,” kata Carmelita.

Sejak awal rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya dengan kebutuhan investasi Rp 34,5 triliun ini sebagai perluasan dari pelabuhan Tanjung Priok yang telah over capacity dan sulit dikembangkan lagi. Maksudnya, agar dapat membagi beban arus barang sekaligus mengurangi dwelling time (waktu yang dibutuhkan sejak kontainer dibongkar dari kapal hingga keluar pelabuhan) di Pelabuhan Priok yang setiap tahunnya bertambah 1 juta twenty foot equivalent units (TEUs).

Saat ini, kondisi di Tanjung Priok sudah mencapai 7,2 juta TEUS per tahun. Dengan adanya Cilamaya yang ditargetkan beroperasi 2020, diharapkan dapat membagi beban untuk menangani sekitar 35 persen total container yang masuk Tanjung Priok, atau sekitar 3,2 juta TEUs.

“Intinya, tiap fase dari rencana pembangunan telah dilakukan. Lagipula, jika kita ingin membangun, tidak serta-merta akan langsung dilakukan saat ini. Kan ada prosesnya juga. Ini harus dilihat jangka panjang, kenapa harus dipersiapkan dari sekarang, karena idealnya pembangunan infrastruktur harus jauh mengantisipasi terjadinya kongesti di prasarana yang telah eksisting, seperti yang terjadi di pelabuhan Tanjung Priok,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bobby R Mamahit.

“Jadi, jangan sampai sudah terjadi kongesti, baru kita sibuk mau membangun,” imbuh dia.

Diungkapkan, rencana proyek dan penetapan lokasi pelabuhan telah mempertimbangkan berbagai hal dan menjamin tak akan mengganggu kegiatan eksplorasi migas. Contoh saja pelabuhan internasional di Houston, Amerika Serikat, berada di atas instalasi produksi migas.

“Kalau lokasi Pelabuhan Cilamaya dipindah ke Balongan sejauh 30 kilometer, maka tidak sesuai dengan tujuan awal, yakni mendekatkan lokasi pelabuhan ke kawasan industri agar biaya logistik turun,” katanya. (wh)