Pemerintah Harus Rumuskan Kebijakan Pro Pelaku Usaha

Pemerintah Harus Rumuskan Kebijakan Pro Pelaku Usaha

Kresnayana Yahya.foto:arya wiraraja/enciety.co

Tidak hanya pertanian, untuk memajukan produktivitas, pemerintah lewat perbankan dapat memahami kebutuhan pelaku usaha bidang perikanan dan peternakan.

Menurut Chairperson Enciety Business Consult Kresnayana Yahya, menjelaskan, kebutuhan keuangan pelaku usaha di sektor perikanan dan peternakan ini harusnya sudah dapat dilacak pemerintah.

“Contohnya penggemukan sapi potong dalam jangka waktu 5-6 bulan. Nilai profitnya sebesar 6-13 persen. Peternak udang vaname dalam jangka waktu 5 bulan, estimasi profit yang bisa dikumpulkan 13-24 persen. Pengusaha tambak dengan jangka waktu 5 tahun dengan estimasi profit per tahun 10 persen,” katanya dalam acara Perspective Dialogue Radio Suara Surabaya bertajuk “Upaya Mendorong Lembaga Keuangan dalam Pembiayaan Usaha Pertanian, Peternakan & Perikanan”, Jumat (18/10/2019).

Kata dia, angka-angka itu menggambarkan jika pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang pro pelaku usaha. Jika bunga KUR atau program pinjaman perbankan lain dirumuskan menjadi 12 persen, misalkan, pelaku usaha dapat berspekulasi dan berani untuk mulai menjadi mitra program-program yang digiatkan pemerintah. Ini karena mereka bisa merancang strategi usaha dan berani. Juga memperhitungkan untung di sektor tersebut.

Menurut Kresnayana, dewasa ini risk-based management dalam bidang pertanian, perikanan dan peternakan makin jelas. Artinya, pekerjaan dalam bidang-bidang tersebut makin memiliki standardisasi dengan baik. Dengan demikian, investor makin yakin dengan investasi yang telah dikeluarkan.

“Pihak investor makin merasa aman. Karena mereka memahami sistem bisnis dan risiko yang akan ditanggung. Artinya, usaha mereka ini dapat tepat sasaran,” papar Kresnayana yang dijuluki Bapak Statistika Indonesia itu.

Harapannya, imbuh dia, perbankan dan lembaga jasa keuangan seperti OJK dapat mewadahi kebutuhan pelaku usaha sektor pertanian, perikanan dan peternakan. Para lembaga jasa keuangan liar semacam bak titil (rentenir) dan kawan-kawannya itu dapat berkurang.

“Artinya masyarakat atau pelaku usaha bisa merasa aman menjalankan usahanya,” pungkas Kresnayana. (wh)