Pemerintah Harus Fasilitasi Pelaku Usaha Bidang Limbah Plastik

Pemerintah Harus Fasilitasi Pelaku Usaha Bidang Limbah Plastik
(ki-ka) Welly Desta, Indra Noviyansyah, Willy Tandiyo, Christine Halim dan Kresnayana Yahya, dalam acara Perspective Dialogue di Radio Surabaya, Jumat (1/3/2016). foto: arya wiraraja/enciety.co

Ketua Umum Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) Christine Halim mengatakan, pengolahan sampah plastik adalah industri dan bisnis yang besar di Indonesia.

“Terbukti, dalam satu tahun terbentuknya ADUPI, saat ini telah memiliki ratusan anggota yang tersebar di seluruh Indonesia,” ungkap Christine Halim dalam acara Perspective Dialogue bertajuk “Prospek Daur Ulang Plastik”, di Radio Suara Surabaya, Jumat (1/3/2016)

Dia menjelaskan, fungsi ADUPI adalah untuk memberi masukan kepada pemerintah untuk dapat membuat kebijakan untuk mengolah limbah plastik yang jumlahnya tidak sedikit.

“Jika tidak dikelola dengan baik, keberadaan limbah plastik bakal menjadi masalah yang sangat besar. Untuk itu dibutuhkan sistem yang tepat dalam mengelolanya,” papar dia.

Saat ini, menurut Christine, pihaknya telah menerima pengolahaan sampah plastik dari bahan-bahan plastik luar negeri. “Lalu, hasil dari pengolahan tersebut kami ekspor ke luar negeri. Dari proses tersebut pemerintah mendapatkan devisa yang cukup tinggi,” tuturnya.

Ia sangat berharap, jika pemerintah mampu memberikan fasilitas bagi para pelaku usaha yang bergerak di bidang pengolahan limbah plastik. “Banyak mata rantai yang dapat diurai dari bisnis pengolahan limbah plastik tersebut. Mulai dari pemulung, pengepul, pengolah sambah hingga pelaku bisnis dari hasil tersebut yang mendapatkan pemasukan dan keuntungan dari adanya kegiatan tersebut,” urainya.

Sebenarnya, sambung dia, pemerintah telah membuat regulasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang sampah. “Namun sampai saat ini, pelaku usaha dalam sektor ini masih belum dihiraukan dan mendapatkan perhatian lebih,” tandasnya. (wh)