Pemerintah Gerojok Rp 1,47 Triliun untuk PT KAI

Pemerintah Gerojok Rp 1,47 Triliun untuk PT KAI
foto; kereta-api.co.id

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,47 triliun kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero). Dana sebesar itu diperuntukkan untuk perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara atau Infrastructure Maintenance and Operation (IMO).

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Hermanto Dwiatmoko mengatakan dana akan dipakai untuk berbagai macam perawatan berkala dan perbaikan jalur kereta (rel), jembatan, stasiun kereta, hingga pengaturan dan pengendalian perjalanan kereta api.

“Karena selama ini, biaya perawatan rel hingga stasiun dibebankan ke PT KAI,” kata Hermanto Dwiatmoko disela-sela acara penandatanganan kontrak IMO di Kemenhub, Jakarta, Senin (27/7/2015).

Hermanto mengatakan bila dana tersebut diambilkan dari DIPA Satuan Kerja Pengembangan Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian T.A. 2015 dengan jangka waktu pelaksanaan dimulai pada tanggal 26 Maret hingga tanggal 31 Desember 2015.

Nantinya, sistem pembayarannya sendiri akan dilakukan dengan skema klaim. Artinya bila dana perawatan hanya menghabiskan Rp 1 triliun maka Kemenhub akan membayar Rp 1 triliun. “Dananya nanti akan dikeluarkan sesuai progress. Kalau menyerap Rp 1 triliun, kita keluarkan Rp 1 triliun,” ujarnya.

Hermanto menjelaskan pembayaran IMO seharusnya dibayarkan mulai 2011 namun tertunda karena belum ada regulasi terkait Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sebab, bila pemerintah membayar IMO maka KAI sebagai operator wajib membayar Track Access Charge (TAC). Selama ini, KAI tidak membayar TAC karena IMO ditanggung oleh perusahaan bukan negara.

Proses pembayaran IMO ke KAI masih menunggu rekomendasi Kementerian Keuangan, yakni apakah pembayaran dimulai sejak ditandatangani hari ini atau sesuai kontrak tanggal 26 Maret 2015.(wh)