Pemerintah-DPR Sepakat Pangkas Belanja Utang

Pemerintah-DPR Sepakat Pangkas Belanja Utang

Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati pengelolaan utang negara dalam R-APBN 2017 sebesar Rp 221,19 triliun, atau berkurang dari usulan sebelumnya sebesar Rp 221,4 triliun. Belanja utang ini masuk dalam belanja non K/L.

Wakil Ketua I Banggar Said Abdullah menjelaskan anggaran sebesar Rp 221,19 triliun untuk program pengelolaan utang negara, terdiri atas utang dalam negeri Rp 205,5 triliun dan pengelolaan utang luar negeri Rp 15,7 triliun. “Banggar menyetujui anggaran sebesar Rp 221.194,6 miliar untuk program pengelolaan utang negara,” kata dia, di Jakarta, Senin (17/10/2016).

Ditambahkan, anggaran pengelolaan utang ini sejalan dengan proyeksi keseimbangan primer. Dalam postur anggaran yang disepakati Banggar, keseimbangan primer mencapai defisit Rp 330 triliun, lebih besar dari APBN-P 2016 yang hanya minus Rp 105,5 triliun.

Keseimbangan primer merupakan total penerimaan dikurangi belanja negara tanpa pembayaran bunga utang. Sebelumnya Banggar dan pemerintah menyepakati jumlah pembiayaan yang dianggarkan dalam R-APBN 2017 sebesar Rp 330,2 triliun. Jumlah itu terdiri dari pembiayaan utang sebesar Rp 384 triliun dan alokasi pembiayaan investasi sebesar Rp 47,5 triliun.

Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan, anggaran tersebut untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan utang pemerintah, mengefisiensikan dan menjaga risiko beban pembayaran bunga utang, melalui pemilihan komposisi instrumen utang yang tepat dan melaksanakan transaksi lindung nilai. “Pokok utangnya ada di pembiayaan, ini (anggaran Rp 221,19 triliun) buat bayar bunga utang,” kata dia.

Menurut Askolani, belanja pengelolaan utang naik dari APBN-P 2016 yang sebesar Rp 191,2 triliun. Peningkatan ini seiring dengan peningkatan outstanding utang yang merupakan konsekuensi pengadaan utang. (idn)