Pemerintah Didesak Bentuk Badan Uji Kualitas Produk Garam

 

Pemerintah Didesak Bentuk Badan Uji kualitas Produk Garam

Serapan garam untuk sektor industri yang selalu rendah menyebabkan Harga Pokok Pembelian (HPP) rendah. Hal ini yang menyebabkan Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) Jawa Timur meminta pemerintah membentuk badan uji kualitas produk garam independen.

Langkah ini diperlukan agar uji kualitas transparansi, agar petani tidak selalu dirugikan. Seperti yang disampaikan Ketua HMPG Jatim, Hasan agar kualitas produk garam dinilai secara transparan. Sebab, sejauh ini industri membeli garam petani dengan harga rendah.

“Kami menguslukan agar Rakor HMPG Jatim kali ini, persoalan harga dan uji kualitas menjadi salah satu poin penting dalam bahasan,” ungkap Hasan saat dijumpai disela-sela Rakor HMPG Jatim di Hotel Sahid Surabaya, Rabu (25/6/2014).

Dia menambahkan, standar harga yang ditetapkan industri masih dibawah HPP yang ditetapkan pemerintah. Dimana harga hanya bergerak dilevel Rp400 per kilogram, sementara HPP garam kualitas (KW) I sebesar Rp750 per kilogram dan garam KW II Rp550 per kilogram. Padahal dilapangan, tidak semua garam yang dihasilkan petani kualitasnya buruk.

Dalam rakor HMPG ini adalah masalah ijin impor garam. Dimana ijin impor garam masih terus dilakukan pemerintah untuk industri aneka pangan. Padahal pasokan garam impor untuk industri Aneka Pangan masuk kategori garam konsumsi.

Berdasarkan data tahun 2013, pemerintah memberikan ijin impor garam sebesar 255.000 ton untuk lima badan usaha. Sedangkan tahun ini, rekomendasi impor garam industri Aneka Pangan mencapai 245.800 ton untuk empat badan usaha .

“Kami akan mengkaji dan tetap pertahankan aneka pangan masuk garam konsumsi. Karena sebenarnya alasan yang selama ini digunakan spesifikasi kualitas. Industri membutuhkan garam dengan kualitas NACL 95, sementara garam petani dinilai tidak bisa memenuhi. Padahal kami yakin garam petani bisa karena spesifikasi kualitas NACL-nya rata-rata mencapai 90-94,” urainya.

Rakor HMPG kali ini juga membahas penguatan kelembagaan masyarakat petani melalui koperasi dan akses perbankan. Sejauh ini akses petani garam ke perbankan tidcak memiliki daya tawar karena akses hanya dengan penjual. (wh)