Pemerintah dan DPR Sepakat Revisi UU PNPB

Pemerintah dan DPR Sepakat Revisi UU PNPB
foto: kemenkeu.go.id

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan rapat kerja dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dalam rapat tersebut, pemerintah mendengarkan keputusan seluruh fraksi mengenai kelanjutan RUU PNBP. Dari 10 fraksi yang hadir, seluruhnya menyatakan setuju RUU PNBP dibahas ke tingkat selanjutnya berdasarkan tata tertib dan aturan yang berlaku di DPR.

Mulai dari Golkar, PPP, PKB, Hanura, Nasdem, PKS, Gerindra, Demokrat, PDIP dan PAN menyatakan setuju RUU PNBP dibahas lebih lanjut dan dibuatkan panja yang membahas RUU PNBP. “Kita telah mendengar pandangan seluruh fraksi yang menyatakan setuju dan ditindak lanjuti RUU PBNP sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku,” ungkap Pimpinan Rapat sekaligus Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhamad di Gedung DPR RI, Selasa (25/8/2015).

Selain itu, rapat juga memutuskan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Jon Erizal sebagai ketua Panja RUU PNBP. “Ketua panja kita putuskan Jon Erizal sebagai ketuanya,” tukas Fadel. (oke)