Pemerintah Butuh Peta Pengendalian Harga

Kresnayana yahya, enciety, pengendalian harga, harga holtikultura,

Kresnayanan Yahya dan Hadi Sulistyo. foto: arya wiraraja/enciety.co

Pola konsumsi masyarakat di bulan Ramadan 2019 meningkat 2,5 kali pola konsumsi rata-rata harian dari masyarakat. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah agar bisa mengendalikan harga holtikultura menjadi lebih stabil.

Demikian benang merah Perspective Dialogue Radio Suara Surabaya, Jumat (14/6/2019). Acara yang dipanduku Chairperson Enciety Business Consult Kresnayana Yahya itu menghadirkan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Hadi Sulistyo.

Diakatakan Kresnayana, harga komoditas holtikultura yang tidak menentu disebabkan supply bahan yang kurang dan kelebihan supply bahan. “Contohnya cabai. Tahun lalu, harganya bisa Rp 30 ribu per kilo. Tahun ini, harganya cuma Rp 15 ribu per kilo. Padahal banyak petani yang berasumsi jika harga cabai ini bisa tinggi seperti tahun lalu, sehingga mereka banyak yang tanam,” uncap dia.

Kresnayana menegaskan, sudah saatnya pemerintah memiliki peta pengendalian harga. Komoditas bawang putih, misalnya. Sampai saat ini negara masih butuh pasokan untuk bawang putih.

“Jika kita kekurangan pasokan dari dalam negeri, otomatis harus impor. Kalau tidak bisa menentukan atau tidak npunya peta pengendalian harga komoditas, kita akan telat menentukan komoditas mana yang musti dibantu pasokan impor dan kebijakan apa saja yang bisa diambil untuk menghadapi kekurangan tersebut,” ujar Bapak Statistika Indonesia itu.

Selain peta pengendalian harga, sambung Kresnayana, yang dibutuhkan pemerintah adalah peta pasokan, peta pendistribusian pasokan komoditas. Seperti Ramadan tahun ini yang datang di bulan Mei hingga Juni, pola konsumsi masyarakat meningkat di bulan April atau sebelum Ramadan.

“Kalau kita tidak punya peta, kita tidak siap menghadapi tantangan itu,” terusnya.

Menurut Kresnayana, harga bahan makanan nilainya lebih fluktuatif ketimbang harga makanan jadi. “Pecel, misalnya. Harganya Rp 10 ribu per porsi. Namun, harga sayur-sayuran yang menjadi bahan pecel bisa berubah,” tegasnya.

Kata dia, jika harganya berubah akan menyulitkan pelaku usaha. Contohnya harga sayur yang awalnya Rp 6 ribu, bisa menjadi Rp 8 ribu. Jelas ini mengganggu biaya produksi pelaku usaha. Kalai punya peta, bisa mengendalikan harga di pasaran, sehingga pelaku usaha ini dapat terbantu.

“Yang paling penting lagi nilai inflasi juga dapat terkendali,” pungkas Kresnayana. (wh)