Pemerintah Berjuang Bela Pengusaha Mineral

Pemerintah Berjuang Bela Pengusaha MineralWakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo menjelaskan, pengusaha Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta pemerintah mempertimbangkan larangan ekspor mineral mentah yang efektif berlaku pada awal Tahun 2014. Karena larangan ini dapat membuat bisnis dan operasi industri tambang mineral rugi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku sudah berjuang keras membela pengusaha agar mineral mentah masih bisa diekspor. Namun pada akhirnya DPR hanya mengizinkan mineral jadi yang bisa diekspor.

“Kami sudah berusaha memperjuangkan permintaan Kadin,” ujar Susilo Siswoutomo, Senin (9/12/2013).

Kementerian ESDM secara jelas mengusulkan agar memberi pengecualian bagi pemegang izin Kontrak Karya (KK), dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi yang telah berkomitmen membangun smelter. Namun pada akhirnya DPR tidak memberikan kesempatan tersebut.

“DPR sepakat tidak memberi pengecualian untuk tetap memperbolehkan ekspor mineral di 2014,” ungkap Susilo.

Ada lima syarat bagi perusahan tambang yang diusulkan oleh Kementerian ESDM untuk bisa melakukan ekspor mineral kepada DPR.

Pertama, mendapatkan persetujuan studi kelayakan pengelolaan dan pemurnian dari pemerintah sesuai kewenangan atau telah melakukan tahapan konstruksi dan commisioning.

Kedua, menempatkan jaminan kesungguhan. Ketiga dan keempat mempunyai cadangan bijih yang cukup untuk pasokan pabrik, serta memenuhi kinerja pengelolaan lingkungan.

Syarat kelima, menyampaikan jadwal penyelesaian pembangunan fasilitas, serta membayar bea keluar.(ant/bh)